JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Hadi Tjahjanto resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Rabu (21/2/2024). Hadi pun langsung melanjutkan tugas yang sebelumnya diemban oleh Plt Menko Polhukam Tito Karnavian.
Setidaknya ada dua tugas prioritas, Hadi Tjahjanto menyebut tugas itu ialah menjaga kondusivitas pemilu dan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Prioritas pertama adalah tetap menjaga situasi kondusif. Mulai dari pengumuman, kemudian segala dinamika yang ada di lapangan, sampai dengan diumumkan presiden dan wakil presiden terpilih, sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, ini prioritas untuk tahun ini,” kata Hadi usai menjalani serah terima jabatan (sertijab) di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Hadi mengatakan akan melakukan konsolidasi ke lembaga-lembaga di bawah Kemenko Polhukam dalam menjaga kondusivitas di tahun politik ini. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Prioritas kedua, terkait penyelesaian BLBI dan kita juga akan terus memonitor perkembangan di lapangan. Jadi dua hal itu yang paling penting. Tetap menjaga situasi kondusif dan penyelesaian BLBI. Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi tepat kita bisa menyelesaikan,” sebutnya.
Terkait sikap PDIP menyampaikan surat kepada KPU menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam penghitungan hasil Pemilu 2024. Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya tidak akan mengabaikan hal-hal yang menjadi keraguan publik. Namun, saat ini dirinya mengajak untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif.
“Ada mekanismenya akan kita selesaikan berikutnya. Kita tetap tidak mengabaikan tapi kita menjaga supaya situasi kondusif ini terjaga. Kalau perlu kita akan koordinasi lebih baik,” kata Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
Sementara itu, usai dilantik Presiden Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan prinsipnya dalam memberantas mafia tanah. Dia ingin menegakkan aturan dengan tegas, bukan asal tebas.
Dengan aturan yang ditegakkan itu, dia bilang berharap tidak ada seorang pun yang melawan hukum, termasuk mafia tanah. Apalagi mafia tanah ini banyak merugikan masyarakat dan juga negara.
“Yang jelas prinsipnya kita ingin menegakkan aturan dengan tegas, bukan asal tebas, tapi tegas. Itu kita tidak ingin ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita, termasuk mafia-mafia tanah,” kata AHY kepada wartawan, di Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/2/2024).
Persoalan strategi, dia belum mau membeberkan lebih lanjut. Sebab, harus membahasnya lagi dengan jajarannya yang lain. AHY pun mengaku telah menerima masukan serta arahan dari Menteri ATR/BPN sebelumnya Hadi Tjahjanto.
AHY menjelaskan salah satu program kerja prioritas adalah menerbitkan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Mencapai target 120 juta bidang PTSL ini juga pekerjaan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa kita capai sama-sama,” tandas AHY, dilansir dari detikcom.
Disebutkan, sertifikasi tanah itu merupakan satu dari beberapa program utama yang akan dia kerjakan. Selain sertifikasi tanah, AHY mengatakan ingin menyelesaikan membangun sistem sertifikasi tanah elektronik yang lebih kredibel. Dia mengatakan juga akan melanjutkan program memberantas mafia tanah.
Seperti diketahui, AHY mengisi posisi Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. Sementara, Hadi menjadi Menko Polhukam, menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri. Keduanya dilantik secara bersama oleh Presiden Joko Widodo. (dtc/muz)
