JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik 20 Oktober mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah membengkaknya jumlah kementerian lembaga di kabinet baru mendatang.
“Baru beberapa hari lalu disahkan tiga undang-undang yaitu undang-undang tentang kementerian yang melepaskan batas jumlah kementerian yang dibatasi tadinya 34 sekarang bisa lebih dari itu dan informasi yang beredar nanti Prabowo-Gibran akan membentuk 44 pos kementerian atau lembaga setingkat menteri,” kata Pakar Hukum Tata Negara UGM Yance Arizona di acara Pojok Bulaksumur di UGM, Rabu (25/9).
Yance mengatakan proses undang-undang di masa transisi ini terlihat dibentuk untuk kepentingan eksekutif, dan muncul inisiatifnya dari DPR. Menurutnya ini menunjukkan DPR bukan lagi suatu lembaga yang mandiri untuk mengaspirasikan kepentingan rakyat.
“Tapi sudah bisa dititipin. Tolong bikinin undang-undang, bahasanya itu ya,” katanya.
Kabinet di pemerintahan Prabowo diprediksi Yance akan gemuk. “Dan kita tahu kalau obesitas kabinet seperti itu tentu makannya banyak. Kalau obesitas kan makannya banyak. Tidak sehat,” katanya.
Lanjutnya banyak sumber daya yang diambil untuk mengurusi kebutuhan kementerian. Dengan postur dan bayangan ke depan wacana membentuk kabinet zaken terasa makin jauh.
“Sepertinya tidak akan menjadi zaken kabinet tetapi jadi kabinet yang gemuk,” bebernya.
Prabowo dikabarkan bakal punya 44–54 menteri. Ada kementerian yang dipecah jadi dua, bahkan tiga kementerian; ada kementerian koordinator baru; dan ada sejumlah badan baru setingkat kementerian.
Partai Gerindra memastikan jumlah komisi di DPR RI akan bertambah menyusul ada penambahan kementerian dalam kabinet Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan penambahan jumlah komisi DPR RI untuk mengakomodir beban dari setiap komisi. Sebab, jumlah yang tersedia sekarang tidak akan bisa mengakomodir jumlah kementerian yang akan dibentuk dalam kabinet Prabowo.
Muzani mengatakan, jumlah pasti kabinet belum bisa diumumkan. Meski begitu, ia menyebut pembahasan kabinet termasuk nama menteri sudah mengerucut.
“Saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut, sudah mulai mengerucut portofolio, mungkin jumlah dan nama-nama,” jelasnya.
Terkait komposisi menteri dari kalangan parpol dan profesional, Muzani memastikan Prabowo akan memilih putra-putri terbaik.
“Ya kita berpandangan bahwa pada menteri-menteri yang terkait adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan profesi di bidangnya sehingga mereka mengerti,” ucap dia.
Pimpinan MPR ini mengatakan, banyak fokus yang bakal dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Konsekuensinya, akan ada kementerian yang dipecah sehingga jumlah menteri bertambah.
“Jumlah banyak itu kan karena ada bidang-bidang yang dirangkap dalam 1 kementerian, oleh Pak Prabowo karena ingin ada pemfokusan pada program pada bidang itu maka kementerian itu dipecah,” kata Muzani.
Muzani menuturkan, penambahan jumlah menteri otomatis juga akan berdampak pada jumlah Komisi di DPR. DPR saat ini mempunyai XI Komisi. Nantinya, jumlah Komisi DPR akan menyesuaikan dengan jumlah kementerian.
“Itu kan paralel. Kalau jumlah kementerian bertambah, termasuk lembaga maka kalau dipertahankan XI Komisi yang sekarang ini ada maka beban di sini akan berat dalam hal mitra pemerintah. Karena itu ada pemikiran ditambah,” kata Muzani.
“Berapa? Nanti akan bergantung pada lobi komisi-komisi yang akan berlangsung setelah DPR dilantik,” tutup dia. (dbs/muz)
