JATENGPOS. CO. ID, SOLO – Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengusulkan adanya evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di Solo sejak 16 September 2024. Ia menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini masih perlu penyempurnaan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Dari 120 ribu siswa, hingga 2025 nanti program ini baru menjangkau 30 titik, dengan target lima titik per tahun. Seharusnya program ini lebih diprioritaskan untuk daerah yang lebih membutuhkan, termasuk ibu hamil dan balita,” ujar Teguh, Selasa (4/2/2025).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Teguh adalah pembedaan menu sesuai usia. Saat ini, satu menu diberikan untuk semua kelompok usia, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Menurutnya, porsi dan kandungan gizi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
“Anak SMP-SMA tentu membutuhkan porsi dan kalori lebih banyak dibanding anak TK-SD. Ini perlu dikaji ulang agar lebih efektif,” tambahnya.
Selain itu, Teguh juga menyoroti perlunya keterlibatan UMKM dan pasar lokal dalam penyediaan bahan pangan MBG. Saat ini, bahan makanan didatangkan dari produsen besar, bukan dari pasar tradisional atau UMKM setempat.
“Jika dana Rp 10 ribu per siswa diserahkan ke sekolah, mereka bisa menyesuaikan dengan selera anak-anak dan membeli bahan dari UMKM atau pasar lokal. Ini juga bisa memperkuat ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Teguh juga menyoroti sekolah swasta, terutama boarding school dan sekolah Islam Terpadu (IT), yang sudah memasukkan makan dalam biaya SPP mereka.
“Jika konsepnya tetap seperti ini, sekolah-sekolah swasta yang sudah menyediakan makanan tentu tidak bisa menerima MBG. Sebaiknya, dana MBG diberikan dalam bentuk subsidi tambahan gizi,” usulnya.
Dukungan dan Harapan Pemkot Solo
Meski mengusulkan evaluasi, Teguh menegaskan bahwa Pemkot Solo mendukung penuh Program MBG karena memiliki dampak positif bagi masyarakat. Namun, praktik pelaksanaannya harus lebih fleksibel dan lebih tepat sasaran.
Ia mencontohkan program intervensi stunting yang telah dijalankan Pemkot Solo dengan anggaran Rp 12.500 per porsi. Dalam program ini, anggaran dikelola oleh PKK di masing-masing wilayah untuk membeli bahan makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Tujuannya sudah benar, tetapi praktiknya harus lebih fleksibel dan menyentuh lebih banyak masyarakat. Kami berharap ada penyesuaian agar manfaatnya lebih luas dan lebih mengena,” pungkasnya.(dea/jan)
