JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA –Tidak ada menteri yang paling heboh pada pekan ini kecuali Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Men PANRB) Rini Widyantini.
Kebijakanya yang menunda pelantikan CPNS dan PPPK tahun 2024 menuai protes kalangan terutama para peserta tes seleksi. Mereka sudah lolos tes sejak setahun lalu. Giliran mau pelantikan sesuai jadwal tahun 2025, sebagian diundur hingga 2026. Ribuan peserta yang jadi korban akan demo besar-besaran tanggal 10 Maret 2025. Mendesak Rini mencabut peraturan tersebut.
Lantas, siapa Rini Widyantini? Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak 2024. Sepanjang sejarah, Rini adalah perempuan pertama yang dipercaya memimpin birokrasi.
Nama Rini diumumkan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10) malam. Presiden Prabowo melantik Rini di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Sebelum dilantik sebagai Menteri PANRB pengganti Abdullah Azwar Anas, Rini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak tahun 2022.
Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini mengawali kariernya menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak tahun 1990. Ia menjabat sebagai Analis Kebijakan pada tahun 1997, pada instansi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pada tahun 2008, Rini menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian pada tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Kariernya di Kementerian PANRB terbilang cemerlang. Pada tahun 2011, Rini dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum.
Satu tahun kemudian, Rini dipercaya menjadi Deputi Bidang Kelembagaan. Kemudian tahun 2013 hingga 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB.
Rini mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di kota kelahirannya, Bandung. Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, Rini meraih gelar Master of Public Management di The Flinders University of South Australia.
Karier yang ia mulai dari internal Kementerian PANRB tentu membuat Rini memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam membenahi birokrasi. Berbagai dinamika dan tantangan sudah dilakoninya.
Tugas besar sebagai Menteri PANRB harus menuntaskan CPNS dan PPPK. Juga reformasi tata kelola pemerintahan yang ada di dalamnya terkait dengan keinginan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN hingga terciptanya budaya kerja ASN yang lebih melayani.
Rini yang memulai karirnya sebagai seorang birokrat, hingga akhirnya dipercaya sebagai orang nomor satu di Kementerian PANRB.
