JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merespon positif aksi demo yang dilakukan oleh para sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) kepada Pemerintah Pusat.
Aksi demo yamg digelar di depan Kantor Dishub Jateng Jalan siliwangi pada Senin (23/6/2025) pagi hingga siang ini, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Kepala Dishub Jateng Arief Djatmiko menegaskan, bahwa seluruh aspirasi (tuntutan) yang disampaikan akan segera dikirim ke Jakarta untuk menjadi perhatian di tingkat pusat.
“Pada prinsipnya, semua itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, kami terima tuntutan mereka. Ada 16 tuntutan dan akan kita kirim ke Jakarta agar mendapat perhatian dari pusat,” ujarnya, usai aksi demo.
Dijelaskan, aksi tersebut menunjukkan kepedulian terhadap kondisi di lapangan yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Karena ini menjadi pertimbangan pusat terkait dengan kondisi di lapangan supaya mereka tahu ada hal-hal yang terjadi di daerah belum menjadi pencermatan penyusuan regulasi,” jelasnya.
Lanjut Arief, ia menyoroti peran perusahaan dalam kasus pelanggaran ODOL. Menurutnya, tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada sopir, sebab mereka bekerja berdasarkan instruksi dari perusahaannya.
“Seharusnya, perusahan juga bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di lapanga. Kalau berbicara ODOL, ada kaitan dengan pengusaha, dan sopir ada kaitan sehingga mereka inginnya komprehensif penanganan tidak hanya sopir tapi selurub sektor,” terangnya.
Dishub Jateng juga akan berkomitmen untuk mengintensifkan pengawasan terhadap truk-truk yang melintas.
Salah satunya, aktivasi kembali jembatan timbang menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan aturan lalu lintas.
“Jembatan timbang ada BPTD 7 sudah diserahkan Pemprov kepada Pemerintah Pusat tahun 2017 dan kami sudah mengkonsolidasi agar bisa dicek kembali dan efektivitasnya. Kita nanti juga siapkan sosialisasi pemanfaatan jembatan timbang ini,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Suroso selaku Ketua Umum API, meminta Pemerintah Pusat untuk segera merespons tuntutan yang telah disampaikan.
“Respon perusahaan kita banyak yang tidak mengikuti perusahaan, kita ikut perusahaan yang kalangan menengah ke bawah. Jadi bilamana tidak segera direspon kita akan mogok nasional,” tandasnya.
Ditegaskan, ia juga menyoroti persoalan pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan.
“Kami juga mendesak aparat penegak hukum agar mengambil tindakan tegas terhadap praktik merugikan tersebut,” tegasnya.
Ia berharap, tuntutan segera di respon oleh seluruh pihak terkait, apa bila tidak segera direspon pihaknya akan melakukan aksi yang sama secara nasional. (ucl)
