JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Hingga akhir Mei 2025, APBN terus memainkan peran strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tengah tantangan eksternal dan tekanan harga komoditas global. Sebagai instrumen fiskal yang responsif, APBN hadir
mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui percepatan belanja negara, penguatan perlindungan sosial, serta dorongan pada sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi regional.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng, Bayu Andy Prasetya mengatakan, di tengah gejolak perekonomian global, provinsi ini tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,96% (yoy), menandakan aktivitas ekonomi yang terus bergerak dan membaik.
“Pada Mei 2025, Inflasi yang terkendali di angka 1,66% (yoy) menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan stabilisasi harga. Sementara peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menjadi
120,8 yang lebih tinggi daripada IKK nasional mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap arah perekonomian di Jawa Tengah,” jelasnya.
Di sektor riil, lanjutnya, indikator kesejahteraan seperti Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 111,67 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 98,96 menunjukkan ketahanan konsumsi rumah tangga. Dengan sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan program pembangunan daerah, Jawa Tengah optimis melanjutkan langkah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Dukungan nyata dari APBN terus mengalir, menopang produktivitas sektor strategis dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, peran APBN dalam menggerakkan pembangunan di Jawa Tengah terus terasa nyata. Sampai dengan Mei 2025, kinerja fiskal menunjukkan performa yang tangguh. Pendapatan negara telah mencapai Rp43,77 triliun atau 33,80% dari target tahunan, sementara belanja
negara terealisasi sebesar Rp39,92 triliun atau 37,46% dari pagu.
“Capaian ini mencatatkan surplus sebesar Rp3,85 triliun, menandakan tata kelola fiskal yang pruden dan responsif
terhadap tantangan ekonomi, serta menjadi fondasi kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan daerah,” ungkapnya.
Struktur penerimaan APBN Jawa Tengah hingga Mei 2025 menunjukkan komposisi yang solid. Penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp17,7 triliun (30,27%), diikuti oleh penerimaan bea dan cukai sebesar Rp22,92 triliun (35,12%), serta PNBP yang mencatat
pertumbuhan menggembirakan hingga Rp3,13 triliun (55,15%). Dari sisi belanja, realisasi Belanja K/L mencapai Rp10,74 triliun (29,65%), sementara TKD telah tersalur sebesar Rp29,18 triliun (41,47%).
Keseimbangan antara sisi penerimaan dan belanja ini memperlihatkan peran strategis APBN tidak hanya menopang fiskal, namun sebagai instrumen utama dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan APBD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa yang solid di tengah dinamika fiskal nasional.
Sampai akhir Mei 2025, Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp42,91 triliun atau 37,91% dari target, sedangkan Belanja Daerah telah direalisasikan sebesar Rp29,37 triliun atau 25,50%. Peran dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui skema TKD masih
menjadi pilar utama pendanaan daerah, menyumbang Rp29,18 triliun atau sekitar 68% dari total pendapatan.
Capaian ini menegaskan betapa pentingnya kolaborasi fiskal antara
pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta pemerataan layanan publik yang inklusif dan berkualitas.(aln)
