JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota diminta aktif mengambil inisatif perbaikan jalan sebelum kondisi infrastruktur dikeluhkan masyarakat, bahkan menjadi viral.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, jalan merupakan etalase pelayanan publik, dan semua membutuhkan pelayanan itu, baik pejabat maupun rakyat.
“Karena itu harus aktif dan cepat bertindak dalam penanganannya, karena kondisi kerusakan jalan tidak hanya menyulitkan masyarakat, namun menjadi salah satu sebab maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan,” ungkapnya.
Selama tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mencatatn bahwa laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk, didominasi soal keluhan jalan rusak.
Survei Litbang Kompas terbaru juga mencatat 47,3% warga Jawa Tengah menilai infrastruktur jalan rusak dan minimnya penerangan jalan merupakan persoalan paling mendesak untuk segera diselesaikan.
“Jika kemudian sampai viral, yang selama ini menjadi kebiasaan bermedia sosial masyarakat, bukan berarti melulu buruk. Ini harus menjadi pemerintah daerah untuk aktif, dalam memantau kondisi kelayakan jalan di wilayahnya, serta tanggap dalam merespon keluhan masyarakatnya,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jateng dari total 2.440,12 kilometer, sekitar 260 kilometer atau 6% jalan masih masuk kategori rusak ringan. Titik kerusakan terbanyak berada di wilayah timur seperti Blora, Sragen, dan Jepara, serta di wilayah barat, yakni Bumiayu–Salem (Brebes).
“Kita tentu ingin, kondisi jalan provinsi termasuk juga kabupaten/kota dalam kondisi mantap. Angkanya juga terus meningkat,” sebut pria yang akrab disapa Kakung ini.
Sarif menjelaskan, jalan yang mantap adalah jalan yang permukaannya dalam kondisi baik atau sedang, sedangkan jalan yang tidak mantap adalah jalan yang mengalami kerusakan ringan atau berat.
“Selain fokus perbaikan jalan, pemerintah juga perlu menyiapkan program jangka panjang berupa penguatan konektivitas antarwilayah,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Infrastruktur jalan provinsi, menurutnya, juga perlu diintegrasikan dengan jalan tol, jalan nasional, serta jalan kabupaten/kota.
“Dengan begitu, akses barang dan jasa di Jawa Tengah tidak lagi terkendala akibat kerusakan jalan,” tandasnya. (adv)
