JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI atas kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus, di Balai Diklat Sonyawarih, Desa Menawan, Kecamatan Gebog, resmi ditutup, Rabu (3/9).
Dalam sambutannya, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi bekal penting bagi para peserta, untuk membawa Kabupaten Kudus menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, juga diharapkan mampu melahirkan aparatur yang profesional, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
‘’Pelatihan ini momentum untuk memperkuat kompetensi aparatur. Kami ingin setiap pejabat pengawas mampu menjadi motor penggerak perubahan di unit kerjanya masing-masing, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan akuntabel,’’ ujarnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno menambahkan, kegiatan ini diikuti 40 ASN pejabat eselon IV, dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus. Penyelenggaraan dilakukan secara klasikal, daring, dan aktualisasi di unit kerja.
“Seluruh peserta mengikuti dengan baik, sekaligus merancang aksi perubahan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan riil di lapangan,” jelasnya.
Winarno pun berharap, melalui pelatihan ini, aparatur di lingkungan Pemkab Kudus semakin siap menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern, dengan mengedepankan pelayanan publik yang lebih profesional, disiplin, dan berinovasi untuk kemajuan daerah.
Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, Uswatun Hasanah, menyatakan bahwa diklat ini menjadi wujud komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam membina dan mendukung peningkatan kualitas aparatur di kabupaten/kota.
‘’Kami berharap peserta tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk memperkuat kinerja organisasi. Aparatur harus adaptif, disiplin, dan mampu berinovasi agar pelayanan publik semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Uswatun. (mas/han/rit)
