JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Upaya pengentasan kemiskinan di sejumlah daerah di Jawa Tengah harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2025 ini masih ada 14 daerah di provinsi ini dengan angka kemiskinan dua digit atau di atas 10%.
“Angka-angkanya sebenarnya sudah turun dari tahun sebelumya, harus diapresiasi. Tapi angka dua digit masih menunjukkan jalan yang harus ditempuh cukup Panjang,” ungkapnya, Rabu (8/10).
Sarif mengakui, jumlah daerah dengan kemiskinan dua digit itu sudah turun di banding 2024. Dia mencontohkan di Kabupaten Cilacap sebesar 10,68% di 2024, kini sudah menjadi 9,41%.
“Namun di Banyumas, meski juga turun angkanya masih 11,15% dari tahun sebelumnya 11,95%,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Atas dasar itu, kata Sarif, upaya pengentasan kemiskinan ini perlu dilakukan secara menyeluruh, alias tidak selamanya mengandalkan bantuan sosial.
“Butuh juga bagaimana ikut meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program-program seperti pendidikan, pelatihan, dan pemberian insentif di sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan,” jelas pria yang akrab disapa Kakung ini.
Kakung tak menampik, upaya-upaya untuk mengurangi beban biaya hidup warga miskin dan hampir miskin, misalnya melalui program perlindungan sosial bisa membantu.
“Tetapi investasi jangka panjang juga harus dilakukan, utamanya bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Jadi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan daya saing individu,” tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Termasuk tentunya, kata Sarif, dengan membuka lapangan kerja layak, memperkuat ekonomi lokal, serta memastikan pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Sebab dengan mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan usaha mikro, perekonomian di Jawa Tengah ini tentu rentan terhadap gejolak harga, bencana alam, hingga situasi ekonomi nasional. Karenanya, penanganan kemiskinan juga harus adaptif,” tandasnya. (adv)
