JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Konflik internal Keraton Surakarta Hadiningrat memanas menyusul beredarnya undangan Jumenengan Dalem (penobatan Raja) GPH Purboyo sebagai SISKS Pakoe Boewono (PB) XIV pada Sabtu (15/11/2025). Menyikapi undangan tersebut, keluarga besar keraton menggelar rapat akbar di Sasono Adrawina pada Kamis (13/11), yang diwarnai walkout dan ketegangan.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Putra-Putri Dalem PB XII dan satu Putra PB XIII, diputuskan untuk mengangkat KGPH Hangabehi (Putra tertua PB XIII) sebagai Putra Mahkota (Pangeran Pati) dan disiapkan menjadi pengganti Raja sebagai PB XIV.
GPH Surya Wicaksono (Putra PB XII), yang mengikuti rapat, menjelaskan bahwa agenda rapat dimulai dengan pembacaan surat dari Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) per 10 November 2025 oleh GKR Wandansari.
“Pada saat itu juga ada pelantikan Putra PB XIII yaitu Gusti Mangkubumi sebagai Pangeran Pati atau calon raja, lalu kemudian seperempat jam kemudian sekaligus penobatan PB XIV yang disaksikan oleh para Bung Tomo dan kerabat PB XII maupun para sesepuh Keraton,” ujar GPH Surya Wicaksono.
“Setelah selesai penobatan tersebut terjadi geger di mana GKR Timoer Rumbai ‘menyerbu’ Adrawina tempat acara kita. Mereka mengatakan bahwa acara ini bertentangan dengan komunikasi internal mereka,” tambah GPH Surya Wicaksono.
GKR Wandansari (Ketua Lembaga Dewan Adat) yang juga memimpin rapat, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menyatukan keluarga (sentono) dan melestarikan Keraton. Ia menegaskan, semua tindakan yang dilakukan melibatkan Panembahan Agung Tedjowulan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk berkoordinasi.
Ia juga berpegangan pada ketentuan adat terkait suksesi. “Hangabehi kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo, itu kehendak Allah dan itu sudah dijadikan acuan,” tegas Gusti Moeng.
Gusti Moeng menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghadiri Jumenengan yang diinisiasi oleh pihak lain pada Sabtu mendatang, karena keputusan penobatan harus melalui rembug keluarga besar agar selaras dengan ketentuan adat dan hukum nasional.
Di sisi lain, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani menolak hasil rapat tersebut dan menganggapnya tidak sah.
“Tidak bisa mewakili kami sebagai Putra-Putri PB XIII karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Ada yang walkout. Silakan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari Kementerian Kebudayaan,” katanya.
Timoer menegaskan bahwa pihaknya telah menjadwalkan Jumenengan pada Sabtu dan akan tetap dilaksanakan karena hal tersebut merupakan upacara adat.
Sementara itu, KGPH Hangabehi saat diwawancarai media memilih menahan diri untuk berkomentar tegas mengenai hasil rapat. “Tunggu saja Nggih, karena ini saya juga belum istirahat dari pagi. Nanti pokoknya tunggu saja yang sabar, mohon doa dan support-nya,” ujarnya, sambil berjanji akan ada keterangan resmi secepatnya. (dea)
