JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Keterlibatan aktif masyarakat dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Upaya menjaga kelestarian lingkungan membutuhkan peran bersama, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga warga di tingkat komunitas hingga rumah tangga.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Tengah” di Kabupaten Wonosobo.
Heri menegaskan, persoalan lingkungan ialah tanggung jawab kolektif. Karena itu, kesadaran dan partisipasi publik perlu terus diperkuat melalui edukasi dan program berbasis masyarakat.
“Pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar program pelestarian berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Heri.
Ia menyoroti berkurangnya luas lahan kritis di Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir. Dari 392 ribu hektare pada 2022, angka ini turun menjadi sekitar 317 ribu hektare pada 2024.
Untuk mempercepat pemulihan lahan kritis, DPRD Jateng mendorong penguatan program perhutanan sosial. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan.
Meski demikian, Heri menyebut sejumlah tantangan lingkungan masih perlu mendapat perhatian, seperti persoalan sampah, pencemaran, kerusakan kawasan resapan air, serta menurunnya kualitas daerah aliran sungai.
Ia menilai, dukungan regulasi dan pendampingan yang memadai harus dilakukan. Program bank sampah dan kampung ramah lingkungan dinilai efektif jika dijalankan secara konsisten.
“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu diperkuat agar pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (sgt)
