Oleh: Tukijo, S.Pd., M.Pd. (Mahasiswa S3, Ilmu Pendidikan Bahasa, UNNES)
JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG- Alasan ikhtiar hemat BBM yang digaungkan pemerintah akhirnya pecah telur, melalui kebijakan work from home(WFH) bagi ASN dan swasta. Namun jangan harap semua ASN akan kebagian WFH. Melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ, kemendagri merinci sektor mana saja yang boleh WFH dan mana saja yang tidak melakukan WFH. Dengan demikian maka aturan main ini lebih jelas. Salah satu sektor yang tidak WFH adalah ASN pendidikan yang melayani pembelajaran di satuan Pendidikan. Pun mereka yang bekerja di sektor kesehatan untuk melayani masyarakat.
Pertanyaan muncul, seberapa besar dampak WFH terhadap ketahanan BBM kita?Kemudian dari hasil riset yang mana sebagai pijakan WFH?Jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan asumsi saja. Kebijakan tersebut juga berpeluang terjadinya blunder. Perlu kajian yang komprehensif untuk menguatkan regulasi WFH. Kebijakan WFH hanya sebagian saja dari instrument yang mungkin bisa dilakukan. Namun diperlukan analisis dan kajian alternatif yang lebih praktis guna mendukung sektor ketahanan energi,misalnya dengan menggali sumber energi alternatif lain.
Pemerintah perlu memaksimalkan praktisi dan unsur peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang kompeten. Konsep WFH memang di sisi lain menguntungkan, ASN bisa lebih fleksibel dalam bekerja dari mana pun. Hanya saja, untuk mengukur kinerja dan validitas akuntabilitas hasil kerjanya yang agak sulit. Diperlukan skeman kompetensi dan skema akuntabilitas yang rinci bukan sekadar laporan di atas kertas. Salah satunya melalui instrument kepuasan layanan publik. Dari Masyarakat sebagai pengguna jasa, kualitas layanan WFH akan diuji.
Pemerintah melalui Kemendagri perlu melibatkan respon publik untuk mendapatkan data valid. Bukan sekadar pantauan melalui aplikasi. Secanggih apapun aplikasi yang digunakan, semua Kembali pada celah yang bisa digunakan oknum untuk melakukan kecurangan. Ukuran kinerja WFH bisa dilakukan dengan salah satunya tingkat kepuasan layanan publik yang dilakukan oleh ASN bersangkutan.
Prinsip menghemat memang bagus, namun kita kadang lupa dengan prinsip alternatif. Pepatah hemat pangkal kaya, mungkin sudah tidak relevan. Menghadapi krisis energi saat ini, hemat saja tidak cukup. Pemerintah perlu mendorong penemuan energi alternatif lain yang bisa diakses Masyarakat dengan mudah dan murah. Jika saat ini kebijakan WFH diyakini bisa menurunkan penggunaan BBM, dengan kalkukasi seadanya dengan jumlah ASN, maka ke depan siapa yang akan menjamin, ketersediaan BBM akan terus ada?Untuk itu, diperlukan kajian dan riset mendalam dan berdampak untuk menemukan sumber energi alternatif bagi Masyarakat. Kita tidak boleh lupa, sumber daya alam sangat melimpah.
Untuk itu ke depan diperlukan skema kreatif pemerintah untuk menciptakan inovasi baru dalam bidang energi terbarukan. Kita perlu menyadari tingkat konsumi Masyarakat kita yang cukup tinggi dalam BBM. Masyarakat kita terkesan” tidak mau tahu” terhadap kondisi energi internasional. Namun, kondisi latah energi akan dialami oleh kita ke depan jika upaya energi alternatif gagal dilakukan.
Lahirkan Wacana
Kebijakan WFH dan BBM melahirkan aneka wacana di media massa. Ujaran, diksi, dan aneka rupa kalimat membungkus wacana yang dibungkus dalam hegemoni kekuasaan. Sebelum kebijakan WFH ditetapkan, banyak yang berwacana di berbagai media. Mulai dari Menko, hingga Menteri ESDM dan Menteri keuangan. Rupa-rupanya mereka tetap saja masih ingin membangun narasi publik yang santun. Meski kebijakan WFH masih dalam kajian, wacana demi wacana terus diungkapkan guna mempenharuhi keyakinan publik.
Regulasi WFH demi hemat BBM, tak bisa lepas dari relasi kuasa. Berbagai wacana yang dikemukakan di ruang publik melalui berbagai media, menjadi balutan wacana yang lahir dari rahim kekuasaan. Para pengujar wacana mencoba membangun dan mempertahankan ideologi kekuasaan, mencoba menghadirkan peran pemerintah untuk masyarakat. Maka muncunya kalimat-kalimat,” pemerintah belum akan menaikkan harga BBM per 1 April, pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya,” menjadi bukti bahwa ada Upaya membungkus daya kritis masyarakat terhadap kebijakan.
Dalam pandangan Van Dijk konteks sosial (kekuasaan/ideologi), wacana-wacana yang dikemukakan pemerintah bertujuan untuk menegaskan dominasi kekuasan. Wacana kebijakan WFH demi BBM, tak lepas dari hegemoni kekuasaan. Pemerintah ingin membangun kebijakan yang halus dan bisa diterima Masyarakat. Aneka wacana yang disamapaikan bertujuan untuk mempengaruhi publik. Sejalan dengan pandangan Van Dijk dalam analisis wacana kritis tersebut, kebijakan WFH demi BBM dimaksudkan agar Masyarakat mau menerima kebijakan itu dengan legawa. Tidak ada kesan dipaksakan oleh pemegang kekuasaan.
Wacana-wacana yang diungkapkan jika tidak dipahami secara kritis oleh masyarakat tentu akan berdampak pada stigma dan sikap masyarakat tersebut. Maka kebijakan WFH demi hemat BBM tentu harus dibangun melalui kesadaran kolektif Masyarakat dan kekuasaan. Bukan sepihak yang dipaksakan sedangkan hal tersebut belum tentu mampu mempengaruhi sikap Masyarakat.
Kadang, kekuasaan atau kebijakan memang tak cukup dikonfrontasikan dengan fisik, senjata, atau pemaksaan represif. Bahasa di sini memiliki peran yang cukup ampuh melalui bangunan wacana di berbagai media yang bisa melanggengkan kekuasaan. Pemerintah tidak mau dianggap rapuh dalam menangani berbagai isu, sedangkan masyarakat menjadi kritis dengan berbagai fenomena yang ada. Di tengah dinamika itu, maka semua kebijakan yang diambil pemerintah, harus menjadi kebijakan yang jelas dan terarah.
Melalui berbagai bahasa dalam wacana yang ada, maka kekuasaan ingin masyarakat menerima tanpa syarat semua kebijakan yang dianggap benar oleh ideologi kekuasaan. Daya kritis Masyarakat diamputasi dengan lahirnya beragam wacana pendukung kekuasaan. Padahal, publik perlu tahu kondisi energi di negara kita. Masyarakat mesti paham kalkukasi kebutuhan sehingga program hemat BBM bisa diterima dengan kesadaran penuh oleh masyarakat. (*)
