JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah memberikan instruksi strategis kepada kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo untuk memperkuat kebijakan pro-rakyat. Fokus utama yang ditekankan adalah realisasi program kesehatan dan sekolah gratis sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI Perjuangan Jateng, Joko Sutopo atau yang akrab disapa Jekek, dalam agenda konsolidasi internal di Taman Budaya Suryani pada Minggu (12/4). Acara yang berlangsung dalam suasana halalbihalal ini menjadi ajang penguatan barisan kader mulai dari tingkat ranting hingga fraksi di DPRD.
Jekek menyoroti posisi strategis PDI Perjuangan di Sukoharjo, di mana posisi kepala daerah dan pimpinan legislatif berada di bawah naungan partai yang sama. Kondisi ini harus dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan konkret, di antaranya, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan penguatan SDM.
Menanggapi masalah penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan oleh pusat, Jekek mendorong kepala daerah melakukan intervensi melalui Jamkesda. Dengan kekuatan APBD Sukoharjo yang mencapai Rp 2,1 triliun, skema anggaran harus diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu.
“Mekanismenya tentu melalui persetujuan DPRD. Peserta yang nonaktif dibiayai Jamkesda, sementara yang tidak masuk kriteria tertentu bisa dibantu melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),” ujar Jekek.
Selain instruksi programatik, konsolidasi ini juga menjadi bagian dari langkah awal partai dalam melakukan rekondisi kader. Jekek menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak hanya mengejar kemenangan elektoral semata, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi politik dan ideologi untuk menekan angka kemiskinan serta kesenjangan sosial di daerah. (dea/rit)
