JATENGPOS.CO.ID, PURWOREJO – Persoalan bantuan renovasi masjid dan mushola, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah, kebutuhan ruang kelas baru, Rumah Sejahtera Terpadu (RST) atau bedah rumah, hingga pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo, bersama para kepala desa dari Kecamatan Pituruh dan Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Selasa (28/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Para kepala desa menyampaikan bahwa masih banyak kebutuhan warga yang memerlukan perhatian pemerintah pusat, terutama yang berkaitan langsung dengan tugas dan mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
Kepala Desa Pamriyan, Budi Susilo, misalnya, menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang banyak dihadapi desa adalah kondisi rumah warga yang masih belum layak huni. Menurutnya, program seperti Rumah Sejahtera Terpadu atau bedah rumah sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang selama ini belum tersentuh bantuan.
“Di desa masih banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan. Karena itu, kami berharap program RST atau bedah rumah bisa lebih banyak masuk ke desa-desa. Bantuan seperti ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” ujar Budi Susilo.
Selain soal rumah tidak layak huni, para kepala desa lainnya, juga menyoroti pentingnya bantuan untuk sarana keagamaan seperti renovasi masjid dan mushola. Menurut mereka, masjid dan mushola bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, dan pembinaan masyarakat di desa.
“Banyak masjid dan mushola yang membutuhkan renovasi. Di sisi lain, kegiatan keagamaan masyarakat sangat aktif. Karena itu, bantuan renovasi tempat ibadah menjadi kebutuhan yang cukup mendesak,” kata Malik, Kepala Desa Migulung Kidul.
Dalam kesempatan yang sama, aspirasi terkait pendidikan madrasah juga menjadi perhatian. Para kepala desa berharap bantuan PIP madrasah dapat semakin tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, beberapa madrasah juga dinilai membutuhkan penambahan ruang kelas baru agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih layak dan nyaman.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wibowo Prasetyo menegaskan bahwa masukan dari para kepala desa akan menjadi bahan penting dalam kerja-kerja pengawasan dan perjuangan program di Komisi VIII DPR RI.
Menurutnya, kepala desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat, sehingga aspirasi dari desa harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Serap aspirasi seperti ini penting karena kepala desa adalah garda terdepan yang mengetahui langsung keadaan warganya. Persoalan rumah tidak layak huni, bantuan PKH, PIP madrasah, ruang kelas baru, hingga renovasi masjid dan mushola adalah kebutuhan nyata yang harus terus kita perjuangkan,” ujar Wibowo, legislator dari Dapil Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten dan Kota Magelang.
Wibowo menjelaskan, Komisi VIII DPR RI memiliki ruang kerja yang berkaitan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BAZNAS, BNPB, BPKH, dan sejumlah mitra lainnya. Karena itu, aspirasi yang disampaikan para kepala desa akan dipilah sesuai kewenangan masing-masing mitra kerja agar dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.
“Tugas kami di DPR adalah menyerap, mengawal, dan memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial. Menurut Wibowo, banyak persoalan di lapangan muncul karena data yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Karena itu, pemerintah desa perlu terus memperbarui data warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, serta keluarga rentan agar program bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Data adalah kunci. Kalau datanya tepat, program akan lebih mudah sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, sinergi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat harus terus diperkuat,” katanya.
Wibowo mengatakan bahwa kegiatan reses dan serap aspirasi bukan sekadar agenda formal anggota DPR, melainkan jembatan untuk memastikan suara masyarakat desa sampai ke pusat pengambilan kebijakan. Ia berharap, aspirasi dari para kepala desa di Kecamatan Pituruh dan Bruno dapat menjadi bagian dari perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purworejo.
“Desa tidak boleh berjalan sendirian. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama. Semoga aspirasi dari para kepala desa ini bisa menjadi jalan bagi hadirnya program yang lebih bermanfaat bagi warga,” pungkas Wibowo.
