JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama memastikan pembangunan tepat sasaran. Hal ini menjadi bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4).
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris yang turut hadir menegaskan komitmennya untuk membawa arah pembangunan Kabupaten Kudus, selaras dengan visi pemerintah provinsi maupun pusat. Tahun 2027, fokus utama akan diarahkan pada penguatan ekonomi, infrastruktur, serta pembangunan berkelanjutan yang mencakup sektor pariwisata dan ekonomi syariah.
‘’Melalui Musrenbang ini, kami berkomitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan pusat. Tujuannya agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,’’ ujar Sam’ani, dalam keterangan resmi.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk menyusun perencanaan yang partisipatif dan inklusif, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Kudus.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang turut hadir menekankan pentingnya perencanaan yang adaptif. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjawab tantangan masa depan tanpa memutus kesinambungan program yang sudah berjalan.
“Kami mendorong daerah menyusun perencanaan yang selaras dengan prioritas nasional guna memperkuat daya saing melalui sektor-sektor strategis,” tegas Bima Arya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyebut Musrenbang ini sebagai wadah krusial untuk merumuskan pembangunan yang merata. Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah syarat mutlak bagi kesejahteraan Jawa Tengah.
“Sinergi adalah kunci. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kita bisa mewujudkan pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah,” tutur Taj Yasin.
Melalui forum ini, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan komprehensif guna menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. (mas/han/rit)
