JATENGPOS.CO.ID, TEGAL- Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memantau kinerja Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Tegal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Penataan Ruang Provinsi Jateng, Selasa (7/4/2026). Selain mengevaluasi kinerja balai, Dewan juga ingin melihat langsung kondisi infrastruktur jalan provinsi di wilayah kerja BPJ Tegal yang meliputi Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.
Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Kholik Idris, mengatakan monitoring tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD untuk memahami secara lebih mendalam peran masing-masing balai pengelolaan jalan di Jateng.
“Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tugas pokok dan fungsi BPJ, termasuk cakupan wilayah kerjanya. Selain itu, kami juga ingin mengetahui kondisi jalan provinsi di wilayah BPJ Tegal, berapa ruas yang sudah dalam kondisi mantap dan berapa yang masih perlu penanganan,” ujarnya.
Ia menyebutkan secara keseluruhan terdapat 8 balai yang menangani pemeliharaan jalan provinsi di Jawa Tengah, yakni BPJ Semarang, Surakarta, Pekalongan, Pati, Tegal, Cilacap, Magelang, dan Wonosobo.380 Km Jalan Provinsi, 80% di Dataran Tinggi
Menanggapi pertanyaan Dewan, Kepala BPJ Wilayah Tegal, Api Diana Prasetiaji, menjelaskan wilayah kerjanya mencakup jalan provinsi di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes dengan total panjang mencapai sekitar 380 kilometer. Panjang tersebut menjadikan BPJ Tegal sebagai salah satu balai dengan jaringan jalan cukup luas di Jateng.
Dari total 380 km, rincian ruas di antaranya: ruas Bumijawa–Margasari–Jatibarang 42,1 km, ruas Prupuk–Bumiayu–Salem 58,7 km, ruas Larangan–Ketanggungan–Banjarharjo 61,3 km, dan ruas Tonjong–Sirampog–Bumiayu 33,5 km. Api menekankan karakteristik wilayah kerja BPJ Tegal berbeda dengan daerah lain.
“Jika dibandingkan dengan wilayah Pati yang sebagian besar berada di dataran rendah, kondisi geografis di wilayah Tegal justru didominasi daerah dataran tinggi. Sekitar 80 persen wilayah jalan provinsi di BPJ Tegal berada di dataran tinggi dan hanya sekitar 20 persen di dataran rendah,” jelasnya.
Kondisi itu membuat BPJ menghadapi sejumlah tantangan lapangan. “Potensi tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kerusakan jalan akibat ambrol sering terjadi, terutama di ruas Bumiayu–Salem dan Bumijawa–Margasari yang kemiringannya di atas 15%,” tambah Api.
Perlu diketahui, data BPJ Tegal 2025 mencatat 12 titik rawan longsor aktif dan 7 titik rawan ambles di ruas provinsi. Curah hujan tinggi Januari–Maret 2026 sempat menyebabkan 3 titik longsor di ruas Salem–Bentar sepanjang 180 meter, namun sudah ditangani darurat.
“Kerusakan didominasi retak, lubang, dan gerusan tebing. Penanganan butuh perkuatan lereng dan drainase, tidak cukup overlay,” kata Api.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Masfui Masduki, menanyakan kondisi paket pekerjaan perbaikan jalan yang telah dilaksanakan pada 2025, terutama kemungkinan dampak bencana alam yang terjadi belakangan ini.
“Apakah seluruh paket pekerjaan pada 2025 aman atau ada yang terdampak bencana? Selain itu, kami juga ingin mengetahui kapan pelaksanaan paket pekerjaan pada 2026 akan dimulai, mengingat ada beberapa ruas yang menjadi prioritas penanganan,” tanya Masfui.
Menjawabnya, Api Diana menyampaikan seluruh paket pekerjaan pada 2025 di wilayah BPJ Tegal dalam kondisi aman dan tidak terdampak bencana. Total 2025 ada 14 paket pemeliharaan berkala dan 3 paket rekonstruksi senilai Rp118,6 miliar, seluruhnya sudah PHO 100%.
Sementara untuk paket pekerjaan 2026, pelaksanaannya direncanakan dimulai setelah Lebaran, yakni sekitar Mei hingga Juni 2026.
“Beberapa ruas memang masih memerlukan penyesuaian desain sebelum pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, saat ini masih dilakukan proses perencanaan agar penanganan yang dilakukan nantinya dapat lebih tepat sasaran,” pungkas Api.
Pagu DAK dan APBD Provinsi 2026 untuk BPJ Tegal sebesar Rp132,4 miliar. Prioritas penanganan: rekonstruksi ruas Salem–Bentar 4,2 km Rp31 miliar, perkuatan tebing Bumijawa–Margasari 3 titik Rp18,5 miliar, dan pelebaran Prupuk–Bumiayu 2,8 km Rp27 miliar.
Mitigasi Bencana Diperkuat
Komisi D meminta BPJ Tegal memperkuat mitigasi bencana mengingat 80% ruas berada di dataran tinggi.
“Anggaran pemeliharaan rutin harus cukup untuk pembersihan drainase dan tebas bayang sebelum musim hujan. Jangan sampai jalan mantap, tapi sekali longsor putus total,” kata Kholik.
BPJ Tegal menyatakan sudah membentuk Tim Gerak Cepat Bencana di 3 pos: Bumijawa, Bumiayu, dan Salem. Alat berat standby dan material agregat disiapkan di basecamp. Sistem peringatan dini longsor juga dipasang di 5 titik kerja sama dengan BMKG dan BPBD.
“Jalan provinsi adalah urat nadi ekonomi. Tegal–Brebes ini jalur sayur, teh, dan wisata Guci–Salem. Kalau putus, rugi ekonomi bisa Rp1,2 miliar per hari,” tutup Kholik. (set/muz)
