JATENGPOS.CO.ID, SOLO- Dalam rangka penyehatan kinerja keuangan dan memastikan kontribusi nyata bagi daerah, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus memonitor perkembangan BUMD jasa perbankan. Setelah sebelumnya menyambangi Bank Jateng Cabang Sragen, Kamis (9/4/2026) giliran Kantor Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta yang dikunjungi.
Rombongan Komisi C dipimpin Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Moh. Budoyono. Ia menegaskan kunjungan ini untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memastikan Bank Jateng mampu bersinergi dengan program pemerintah daerah.
“Komisi C datang ke sini karena ingin mengetahui paparan kinerja Bank Jateng Cabang Surakarta, bagaimana perkembangannya, dan apakah perkembangan Bank Jateng ini bisa bersinergi dengan program dari pemerintah, dan bisa meningkatkan ekonomi daerah terutama daerah Solo Raya ini,” jelasnya saat diskusi.
Sutanti, Pimpinan Cabang Koordinator Bank Jateng se-Solo Raya, memaparkan capaian kinerja Bank Jateng KC Koordinator Surakarta per Maret 2026. Dana Pihak Ketiga tercatat 105,98% dari target triwulan I, total penyaluran kredit 96,99%, laba 76,19%, dan aset mencapai 101,89%.Meski DPK dan aset tumbuh melampaui target, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan mengalami kenaikan.
“Untuk rasio NPL dari 2025 sebesar 1,55% sampai Maret 2026 ke 2,70%,” ungkap Sutanti.
Kenaikan NPL ini masih di bawah batas aman OJK sebesar 5%, namun Komisi C meminta mitigasi. NPL naik hampir 1,15% dalam setahun.
“Kami minta dipetakan sektornya. Kalau UMKM terdampak daya beli, harus ada restrukturisasi. Kalau korporasi, harus lebih prudent,” kata Budoyono.
Data Bank Jateng 2025 menyebut outstanding kredit Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Rp8,42 triliun. Segmen UMKM mendominasi 53,2%, disusul konsumer ASN 28,7%, dan korporasi 18,1%. Kenaikan NPL disumbang kredit perdagangan dan konstruksi yang terdampak perlambatan proyek awal tahun.
Sutanti menambahkan, akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah menjadi penopang pendapatan jasa. Dukungan ETPD pendapatan sudah sangat banyak dari layanan digital.
“Jadi, hampir semua sudah secara digitalisasi. Keuangan pemkot di Surakarta tersentralisasi semua sudah di Bank Jateng,” katanya.
Berdasarkan catatan, per Maret 2026, 98,4% transaksi belanja APBD Kota Surakarta sudah non-tunai melalui CMS Bank Jateng. Pajak daerah, retribusi pasar, parkir, hingga tiket destinasi wisata juga terintegrasi QRIS Bank Jateng. Total transaksi digital Pemkot Solo di Bank Jateng triwulan I 2026 mencapai Rp1,78 triliun, naik 23,6% YoY.
Digitalisasi ini berkontribusi pada fee based income cabang. Pada 2025, pendapatan jasa Bank Jateng Koordinator Surakarta Rp127,3 miliar, 31% di antaranya dari layanan digital pemda.CSR dan Koperasi Merah Putih untuk UMKM
Selain bisnis, Sutanti menegaskan komitmen sosial Bank Jateng. Ada penyaluran dana Corporate Social Responsibility dari Bank Jateng, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Bank Jateng berkomitmen hadir bersama dengan pemerintah kota,” pungkasnya.
Komisi C mencatat dua tantangan Bank Jateng Solo. Pertama, akselerasi kredit UMKM produktif agar target 96,99% bisa 100% di semester I. Kedua, kompetisi dengan bank digital yang agresif di Solo Raya.
Diketahui, data LPS Maret 2026 menunjukkan pangsa DPK Bank Jateng di Solo Raya 21,3%, turun tipis dari 22,1% tahun lalu. Sementara bank digital dan Himbara naik.
“Bank Jateng harus perkuat digital banking ritel. Anak muda Solo sudah cashless. Kalau kalah cepat, nasabah bisa pindah,” tegas Budoyono.
Bank Jateng merespons dengan rencana launching Super Apps Bima Mobile versi 3.0 pada Mei 2026, fitur paylater UMKM, dan pembiayaan berbasis scoring AI.
Sebagai BUMD, kinerja Bank Jateng berdampak langsung ke PAD. Tahun buku 2025, Bank Jateng membukukan laba bersih Rp2,01 triliun dan menyetor dividen ke Pemprov Jateng dan 35 pemkab/pemkot sebesar Rp2,3 triliun.
Kota Surakarta menerima dividen Rp67,4 miliar, naik 8,2% dari tahun sebelumnya.
“Dividen itu balik ke rakyat lewat APBD. Maka kinerja Bank Jateng harus sehat, NPL terjaga, dan ekspansi kredit produktif jalan. Kami di Komisi C akan terus kawal,” tutup Budoyono.
Komisi C akan mengagendakan rapat lanjutan dengan Direksi Bank Jateng untuk membahas strategi penurunan NPL dan peta jalan digitalisasi hingga 2029. (set/muz)
