JATENGPOS.CO.ID, SIDOARJO – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Rabu (13/5/2026). Program tersebut menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi nasional.
Peluncuran GPIPS dihadiri Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian hingga Gubernur Jawa Timur. Turut hadir pula Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Bulog, Badan Pangan Nasional, PT Pos Indonesia dan perbankan.
Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, mengatakan GPIPS dilakukan melalui sinergi erat antara BI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan penguatan strategi 4K. Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Aida menjelaskan, pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai di wilayah Sumatera pada Februari lalu dan dilanjutkan di wilayah Jawa sebagai peluncuran nasional. Selanjutnya program tersebut akan digelar di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulampua dengan memperhatikan karakteristik inflasi masing-masing daerah.
BI juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengintegrasikan berbagai program unggulan dalam pelaksanaan GPIPS wilayah Jawa. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pangan, memperkuat distribusi dan memperluas kerja sama antar daerah.
“Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan komitmen dan kerja sama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik,” jelasnya.
GPIPS wilayah Jawa juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Dalam forum tersebut dibahas langkah strategis jangka pendek dan menengah panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana prasarana pertanian, regenerasi sumber daya manusia pertanian hingga penguatan distribusi pangan. Sedangkan strategi jangka menengah panjang difokuskan pada penguatan ekosistem hulu-hilir melalui perbaikan irigasi, pompanisasi, inovasi dan penguatan neraca pangan.
Berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan selama ini dinilai mampu menjaga stabilitas harga nasional. Berdasarkan data BI, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan.
Sementara inflasi kelompok volatile food juga tetap terkendali sebesar 3,37 persen yoy dan masih berada dalam kisaran sasaran 3-5 persen. Capaian tersebut menjadi hasil sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, daerah dan Bank Indonesia.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan produksi pangan dan peningkatan efisiensi logistik untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(aln)
