JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Kritik mahasiswa soal kebebasan sipil, lapangan kerja, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons langsung dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Dalam dialog di Universitas Diponegoro (Undip), Budiman mengajak peserta melihat berbagai persoalan tersebut dalam konteks transformasi Indonesia menuju 2045.
Menurut Budiman, setiap kebijakan pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari persoalan yang muncul di permukaan, tetapi harus ditempatkan dalam tujuan besar yang hendak dicapai negara.
“Dalam menemui setiap masalah bangsa, hal mendasar yang perlu dilihat secara jernih adalah cita-cita, visi, misi, dan niat kebijakan tersebut. Setelah itu dipetakan apa yang sudah dipunyai dan apa yang belum dipunyai sebagai satu kesatuan entitas negara,” kata Budiman dalam Dialog Kritis Fakultas Ilmu Budaya Undip, Jumat (12/6/2026).
Forum bertema “Menuju Indonesia Emas atau Cemas?: Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia” itu diwarnai berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa. Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip dan Universitas Brawijaya menyoroti isu kebebasan sipil, efektivitas MBG, penciptaan lapangan kerja, krisis iklim, hingga independensi kampus.
Menjawab berbagai kritik tersebut, Budiman memaparkan perubahan lanskap persaingan global yang menurutnya sedang bergeser menuju penguasaan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan. Indonesia, kata dia, harus mampu keluar dari posisi sebagai pasar dan konsumen.
“Perjuangan Indonesia ke depan adalah agar tidak hanya menjadi target pasar atau objek penguasaan data pihak asing, tetapi mampu menjadi penentu dalam kompetisi global yang berbasis teknologi, data, dan imajinasi masa depan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Budiman membagi perkembangan ekonomi dunia ke dalam beberapa fase. Periode 1945-1970 ditandai persaingan memperebutkan sumber daya alam, disusul era industrialisasi dan manufaktur pada 1970-1995. Setelah itu muncul fase rekayasa keuangan pada 1995-2020, sebelum dunia memasuki era kompetisi digitalisasi dan data pada 2020-2045.
Menurut dia, setelah 2045 dunia akan bergerak menuju kompetisi berbasis imajinasi, ketika kemampuan menciptakan gagasan, inovasi, dan arah peradaban menjadi faktor penentu kekuatan sebuah bangsa.
Budiman juga menguraikan sejumlah tantangan baru yang diperkirakan muncul dalam beberapa dekade mendatang, mulai dari ekonomi pasca-kelangkaan (post-scarcity economy), dunia pasca-kerja (post-labour society) akibat perkembangan kecerdasan buatan dan robotik, hingga kemungkinan lahirnya sistem keuangan pasca-uang fiat (post-fiat money).
Karena itu, menurutnya, strategi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memperkuat hilirisasi, industrialisasi, rekayasa keuangan, dan kedaulatan data agar Indonesia mampu bersaing pada fase perubahan tersebut.
Sebelumnya, Ketua BEM Undip Nur Maajid Taufiqurrahman menyampaikan sejumlah catatan terhadap pemerintah. Dalam isu kebebasan sipil, dia menilai yang ruang saat ini menyempit karena masih terjadi penangkapan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Dia juga mempertanyakan pelaksanaan program MBG yang belum melalui uji coba memadai. Akibatnya menimbulkan pemborosan anggaran dan sudah terbukti membuka celah korupsi.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Brawijaya Muhammad Azhar Zidane menyoroti realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang menurutnya belum terlihat dampak nyatanya. Ia pun mempertanyakan besarnya anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp1 triliun per hari, serta mendesak kampus tetap independen dari intervensi proyek-proyek pemerintah.
Dialog yang berlangsung di Gedung Art Center Fakultas Ilmu Budaya Undip itu turut menghadirkan ekonom dari INDEF Esther Sri Astuti, Prof. Adji Samekto, Dr. Nur Hidayat, dan Prof. Mudjahirin Thohir sebagai penanggap.
Rangkaian diskusi Budiman di Semarang berlanjut pada sore hari di Embun Senja Coffee & Eatery. Dalam forum yang lebih informal tersebut, ia berdialog dengan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), staf pengajar Sekolah Rakyat, serta kalangan Generasi Z. Pembahasan mencakup tantangan pembangunan nasional, masa depan lapangan kerja, perkembangan kecerdasan buatan, dan kesiapan Indonesia menghadapi perubahan global menuju 2045. (sgt)
