JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA – Demo dari aliansi mahasiswa Salatiga yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah di depan kantor DPRD Salatiga ricuh, Rabu siang ( 17/6/2026).
Kericuhan terjadi saat aliansi mahasiswa dari HMI, PMII, GMNI dan GMKI hendak menerobos masuk ke halaman gedung DPRD Salatiga yang dipagar betis puluhan personil aparat kepolisian.
Aksi saling dorong terjadi saat puluhan mahasiswa, ada yang membawa replika keranda mayat, berusaha masuk pintu gerbang, namun dihadang petugas. Lapisan pertama pengamanan melibatkan Polwan. Para mahasiswa nyaris masuk pintu gerbang, namun akhirnya gagal setelah puluhan personil dari Polres Salatiga dan TNI ( Kodim ) dikerahkan. Pengamanan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Salatiga AKBP Ade Papa Rihi.
Saat situasi memanas, ada mahasiswa yang membakar ban bekas di depan pintu gerbang, sehingga situasi bertambah genting. Petugas kemudian memadamkan kobaran api tersebut dengan Apar.
Para mahasiswa tetap berusaha masuk ke gedung DPRD Salatiga, Kapolres Salatiga kemudian menawarkan kepada mahasiswa hanya perwakilan saja, namun hal ini ditolak mahasiswa. Kemudian Kapolres menawarkan agar Wali Kota dan Ketua DPRD yang menemui di pintu gerbang dan disetujui okeh para mahasiswa.
Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan, Kapolres Salatiga AKBP Ade Papa Rihi, Dandim Salatiga, Wawali Nina Agustin dan Sekda Salatiga Muthoin menemui langsung para demonstran dengan duduk lesehan di depan pintu gerbang di bawah terik matahari.
Dalam dialog ini, para mahasiswa mengkritisi sejumlah kebijakan pusat seperti kenaikan BBM, Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dan persoalan lain yang dinilai menyengsarakan rakyat. Mahasiswa juga menyoroti kebijakan lokal Salatiga terkait pembangunan Taman Wisata Religi ( TWS), masalah pengelolaan sampah dan juga penggunaan mobil dinas.
Menanggapi hal ini, terkait dengan MBG Wali Kota Salatiga Robby Hernawan mengatakan program MBG merupakan progran strategis nasional untuk pemenuhan gizi. Diakuinya tata kelolanya ada yang harus diperbaiki.
Hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Nina Agustin yang juga Ketua Satgas SPPG Salatiga menegaskan, pihaknya sudah rlmelakukan pengawasan rutin seminggu tiga kali ke SPPG- SPPG untuk menjaga kualitas menu tang disajikan.
Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit juga menegaskan bahwa program MBG meupakan kebijakan vertikal dari pusat . DPRD hanya bisa mengawasi pelaksanaannya di daerah.” Ketika ada ( SPPG) yang tidak beres kami bisa merekomendasikan untuk disangsi.Kami juga pernah mengusulkan agar MBG dikelola oleh pemerintah daerah masjng- masing, agar pengawasan bisa lebih optimal, namun tidak disetujui,” pungkasnya.( deb)
