JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah memperkuat sinergi untuk mendorong akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno TPAKD Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional itu dihadiri pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan, akses keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui TPAKD, sektor jasa keuangan diharapkan semakin terhubung dengan sektor riil untuk memperkuat usaha produktif masyarakat.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan dengan sektor riil. Untuk mendukung program TPAKD Tahun 2026, OJK mendorong penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi keuangan daerah, serta penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan,” ujarnya.
Menurut Hidayat, Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat dengan potensi sektor produktif yang terus berkembang. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan berbagai peluang pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Ukuran seberapa besar kontribusi sektor keuangan bukan hanya diukur dari pertumbuhan dibanding tahun lalu, tetapi seberapa besar potensi pertumbuhan yang tersedia dapat diidentifikasi, disiapkan, dan dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut dibuka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam kesempatan itu, Luthfi menegaskan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha.
Gubernur menyebut jumlah wirausaha di Jawa Tengah pada 2026 mencapai 4,93 juta orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3,69 juta orang.
“Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan kewirausahaan nasional,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan untuk Pengembangan Keuangan Inklusif di Jawa Tengah. Deklarasi tersebut menjadi bentuk penguatan sinergi dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, Johan Hadiyanto, melaporkan sejumlah capaian program TPAKD sepanjang 2025. Program GENCARKAN telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.008 kegiatan edukasi keuangan.
Program Ayo Jateng Menabung (KEJAR) berhasil mencatat 8,64 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,88 triliun. Sementara Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menjangkau 75.173 debitur dengan outstanding sebesar Rp1,45 triliun.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah juga mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp12,57 triliun disalurkan untuk mendukung sektor pertanian.
“Berdasarkan evaluasi, Program TPAKD Tahun 2026 difokuskan pada akselerasi ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui perluasan akses pembiayaan sektor pangan, digitalisasi transaksi, optimalisasi KUR dan pembiayaan mikro, serta pendampingan pelaku usaha agar semakin bankable dan berdaya saing,” jelasnya.
Dalam Rakorda tersebut juga ditetapkan sejumlah program prioritas TPAKD Jawa Tengah Tahun 2026. Program tersebut meliputi penguatan sektor pertanian, peternakan dan perumahan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, percepatan digitalisasi transaksi non-tunai, perluasan akses pembiayaan UMKM, penguatan program anti rentenir, hingga pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).(aln)
