JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Akses terhadap modal kerja menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan daya saing.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyebut, jumlah UMKM di provinsi ini melebihi empat juta pelaku usaha. Atas dasar itu, akses permodalannya perlu dipermudah, antara lain memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
“Karena kses pembiayaan modal kerja ini sangat penting untuk para pelaku UMK,” ungkap Sarif Abdillah.
Apalagi, kata Kakung, sapaan akrab Sarif, UMKM yang ada tersebar di semua daerah di provinsi ini. Kondisi ini menjadikan sektor tersebut sebagai fondasi penting perekonomian daerah.
“Oleh karena itu, akses terhadap sumber pembiayaan harus semakin diperluas, sehingga keberadaan UMKM terus berkembang. Yang mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, dan seterusnya,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kata Kakung, dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai lebih dari empat juta, UMKM menjadi kekuatan ekonomi yang harus mendapat dukungan lebih besar, terutama dari sisi permodalan.
“Pendekatan kesehatan finansial menjadi semakin penting untuk memastikan inklusi keuangan menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi UMKM,” terangnya.
Kemudahan akses pembiayaan, jelas Kakung, diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Pelaku UMKM perlu terus didorong agar mampu berkembang, lebih kuat, dan berdaya saing.
“Karena sejauh ini pelaku UMKM kebanyakan masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari keterbatasan permodalan, tekanan biaya hidup, pendapatan yang tidak stabil, hingga kemampuan mengelola keuangan rumah tangga dan usaha,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Instansi yang berkaitan dengan UMKM, kata Kakung, juga perlu memperbanyak latihan-latihan untuk meningkatkan profit keuangan, sehingga kemudian mendapat kepercayaan bank untuk permodalan.
“Karena yang sering menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal adalah BI checking hingga kasus gagal bayar yang mengakibatkan pihak bank tidak mau memberikan pinjaman. Di sisi lain, ketidakmampuan UMKM untuk mengelola asetnya juga menjadi hambatan untuk naik kelas,” tandasnya. (adv)
