JATENGPOS.CO.ID, PURWOKERTO – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas untuk menekan angka pengangguran salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan bursa kerja (job fair). Langkah Pemkab yang menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan ini dinilai sejalan dengan tren positif penurunan angka pengangguran di Jawa Tengah, yang tercatat berada di angka 4,24% per November 2025.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mengingatkan bahwa kehadiran job fair harus benar-benar menjawab kebutuhan riil pasar kerja. Meski mengapresiasi langkah tersebut, Ari menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan guna memastikan perusahaan mitra benar-benar menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
“Harapan kita, job fair ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini harus menjadi peluang nyata bagi angkatan kerja untuk terserap sesuai bidang keahliannya, dengan jaminan menerima upah yang layak,” ujar Ari saat diwawancarai pada Sabtu (20/6/2026).
Tantangan Pekerja Saat Ini
Ari menambahkan, tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar menghitung jumlah lowongan yang tersedia, melainkan menyinkronkan kualifikasi industri dengan keahlian para lulusan. Berdasarkan data pemetaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah (SMK) dan diploma akibat adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri modern.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada kuantitas lapangan kerja, tetapi juga kualitas dan kesiapan angkatan kerja kita. Realitasnya, penyumbang angka pengangguran tertinggi di Jawa Tengah justru dari lulusan SMK. Ini berarti ada mata rantai yang putus antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan riil industri,” lanjut Ari.
Kondisi tersebut juga menjadi catatan bagi Kabupaten Banyumas. Dengan angka pengangguran wilayah yang masih bertengger di angka 6,28%—berada di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah—tingginya angka ini menegaskan bahwa keberhasilan penurunan makro di level provinsi belum sepenuhnya merata di tingkat daerah.
Optimalisasi Layanan Digital dan Pengawasan Pasca-Acara
Oleh karena itu, DPRD Jateng mendesak adanya pelacakan (tracking) berkala pasca-acara terhadap para pencari kerja yang dinyatakan diterima. Sementara bagi mereka yang belum terserap, Pemkab diharapkan mampu memaksimalkan ekosistem digital, seperti sistem SIMAK KERJA MAS yang sudah terintegrasi dengan portal Banyumas PAS, masyarakat akan lebih mudah mengakases informasi lowongan pekerjaan secara tepat, transparan, dan luas jangkauannya.
“Aplikasi dan portal kerja digital milik daerah jangan hanya jadi pajangan sistem. Dinas terkait harus proaktif memperbarui data lowongan secara transparan, sekaligus menjadikannya wadah pelatihan daring bagi pencari kerja yang belum lolos seleksi formal,” tegas Ari.
Dengan pengawasan yang ketat dan keberlanjutan program pasca-job fair, penurunan pengangguran hingga 4,24% di Jawa Tengah diharapkan bukan sekadar komoditas kosmetik statistik di atas kertas. Sebaliknya, capaian tersebut menurut Ari, harus mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi yang nyata, baik bagi para kepala keluarga maupun para lulusan baru (fresh graduate) agar terbebas dari belenggu pengangguran.
“Penurunan statistik itu tidak ada artinya jika di akar rumput masyarakat masih kesulitan membeli kebutuhan pokok akibat tidak punya penghasilan tetap. Pemda harus hadir mendampingi mereka sampai benar-benar berdaya,” pungkasnya. (ADV)
