JATENGPOS.CO.ID,SRAGEN – Keluhan warga sekitar Pabrik Gula Mojo terkait polusi limbah dan abu pembakaran atau langes kembali mencuat. Sejumlah warga Sragen Tengah mengadu ke Komisi III DPRD Sragen dan meminta adanya solusi nyata. Bukan hanya janji.
Persoalan ini mengemuka dalam audiensi antara warga, Komisi III DPRD, dan manajemen PG Mojo di Gedung DPRD Sragen, Senin (27/7/2026).
Sri Kodariyah, 60, warga Kampung Cantel Wetan RT 13, Sragen Tengah, mengaku sudah tiga tahun terakhir rumahnya selalu kotor terkena abu pembakaran.
“Katanya mau beli alat penyaring. Tapi sampai sekarang belum ada. Kalau sudah pesan alat, buktinya mana. Apa kami ini mau ditransmigrasi bedol desa. Kalau begitu rumah kami beli saja oleh PG Mojo,” ujarnya dengan nada kecewa.
Keluhan serupa disampaikan Ruli, 40, warga RT 1. Ia bercerita anaknya masuk Instalasi Gawat Darurat pada 22 Juli 2026 karena kemasukan langes dan mata dikucek.
“Anaknya sampai ke IGD. Warga lain juga terganggu saluran pernapasan,” katanya.
Warga juga mengeluhkan limbah blotong yang dibuang di pinggir sungai dan sawah sehingga menimbulkan bau menyengat.
Anggota Komisi III DPRD Sragen, Budiono Rahmadi, mengatakan pihaknya sudah meninjau langsung ke PG Mojo. Ia menekankan sebelum pemasangan filter baru, pabrik harus memberi solusi untuk warga terdampak.
“Kami sudah ke PG Mojo. Sekarang saatnya audiensi kumpul bersama. Bagaimana solusi untuk masyarakat sebelum filter dipasang,” ujar Budiono.
Anggota Komisi III lainnya, Joko Supriyanto, meminta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus berkoordinasi dengan PG Mojo. Menurutnya, secara regulasi pabrik mungkin sudah benar, namun dampak di lapangan sangat besar.
“Secara regulasi PG mungkin benar. Tapi masyarakat tidak mau tahu karena dampaknya luar biasa. Tahun lalu tidak seperti ini. Kenapa sekarang begini. Musim giling masih sampai Oktober. Dua bulan lagi,” katanya.
Haris, juga anggota Komisi III, mengingatkan PG Mojo merupakan pabrik warisan kolonial yang masih beroperasi di Sragen. Namun ia meminta pabrik mengurangi dampaknya.
“Semua harus memahami karena banyak kepentingan. PG ini satu-satunya yang masih beroperasi. Tapi ya dikurangi. DLH harus proaktif. Bahan bakar ampas tebu ini kalau tidak dipakai, pabrik pasti tutup karena BBM dan batubara mahal,” ujarnya.
Imas, anggota Komisi III, menambahkan dampak polusi tidak hanya di Sragen Tengah, tetapi juga di Kecamatan Karangmalang. Ia mendorong DLH melakukan inspeksi dan mitigasi terhadap limbah udara dan pencemaran sungai.
Ketua Komisi III DPRD Sragen, Sugiyarto, meminta langkah awal berupa pengurangan produksi untuk menekan emisi. Ia juga meminta DLH mengawasi ketat kegiatan produksi.
“Kalau masih terjadi, ya dikurangi lagi,” tegas Sugiyarto.
Ia meminta manajemen benar-benar menganggarkan pembelian filter dan mengolah limbah blotong agar tidak berbau dan memiliki PH netral sebelum dibuang ke sungai.
Juru bicara warga Cantel Wetan, Septi Andriani, berharap ada solusi konkret berupa pembersihan berkala dan kompensasi atas kerugian warga, termasuk pedagang yang dagangannya rusak akibat abu.
“Kami minta solusi bagi warga yang terdampak. Baik kesehatan atau kerugian kebersihan lingkungan dan sarana umum harus diperhatikan,” ujarnya.
Dengan tenggat musim giling hingga Oktober, warga berharap komitmen pengurangan produksi dan percepatan pemasangan filter benar-benar dijalankan agar polusi tidak semakin parah.
Pimpinan Bagian Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra, menambahkan pengurangan produksi akan dilakukan sambil menunggu rekomendasi resmi dari DPRD Sragen dan DLH.
“Setelah audiensi hari ini, kami menunggu semacam rekomendasi dari pihak terkait, ada DPRD Kabupaten Sragen dan juga dari DLH atas tuntutan warga. Karena kami bekerja dengan parameter target yang sudah ditetapkan, apabila kami mengurangi produksi, kami harus melaporkan terlebih dahulu agar sama-sama saling tahu kenapa kami harus mengurangi target,” jelas Samuel.
Untuk jangka pendek, ia menyebut solusi yang paling memungkinkan saat ini adalah pengurangan produksi. Sementara untuk dampak kesehatan, pihaknya sudah menjajaki upaya layanan kesehatan bagi warga terdampak dan akan mematangkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
“Kami sudah menjajaki upaya-upaya yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba mematangkan koordinasi dengan Dinkes untuk mengadakan semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak. Harapan kami bisa lebih segera daripada biasanya, supaya bisa dirasakan penyelesaiannya,” katanya.
Terkait besaran penurunan produksi, Samuel menyebut akan mengacu pada kapasitas tahun lalu, yakni sekitar 2.800 rit per hari.
“Penurunannya bertahap. Kami mengarah ke kapasitas tahun lalu dulu, yang menurut fakta di lapangan kemarin tidak begitu terasa. Tahun ini terasa banget,” ujarnya.
Samuel menegaskan pengurangan produksi tidak bisa dilakukan dalam satu tahap karena berkaitan dengan kepentingan petani. Jika produksi diturunkan, dikhawatirkan tebu petani tidak habis tergiling.
“Itu menjadi pertimbangan. Tidak bisa selesai dalam satu tahap. Harus ada pembicaraan dengan pihak petani juga, karena ini saling berkaitan. Petani Sragen, kalau kami turunkan bisa jadi mundur. Kalau mundur, PAD-nya yang berkurang,” tandasnya. (yas/jan)
