JATENGPOS. CO. ID, WONIGIRI— Kebutuhan pasokan daging dan susu di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2026, Pulau Jawa saat ini masih menghadapi defisit pasokan yang cukup besar. Produksi lokal yang berada di kisaran 304,23 ribu ton belum mampu menutup total kebutuhan masyarakat yang mencapai 547,19 ribu ton.
Jawa Tengah sendiri tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka kebutuhan pangan hewani tertinggi, yakni menyentuh 505,42 ribu ton. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, sekaligus membuka peluang ekonomi yang sangat besar jika potensi lokal dikelola dengan sungguh-sungguh.
Menyadari situasi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Martono, terus mendorong penguatan dan perluasan sektor peternakan di berbagai daerah. Salah satu titik yang kini menjadi perhatian utama dewan adalah Kecamatan Bulukerto di Kabupaten Wonogiri.
Pada awal Agustus 2026, Komisi B DPRD Jawa Tengah secara khusus turun ke lapangan untuk memantau langsung potensi peternakan sapi di Bulukerto. Wilayah yang terletak di lereng gunung ini dinilai memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi sentra baru budidaya sapi perah di Jawa Tengah.
Kekuatan BUMDes dan Potensi Ekonomi Desa
Langkah pengembangan sapi perah di Bulukerto menjadi istimewa karena digerakkan melalui sinergi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini terdapat tiga BUMDes—yakni BUMDes Krandegan, Tanjung, dan Coto—yang menjadi motor penggerak peternakan sapi di sembilan desa di wilayah tersebut.
Populasi sapi perah di sana kini telah mencapai kisaran 50 hingga 55 ekor, yang terdiri dari sapi indukan produktif, sapi yang sedang bunting, hingga anak sapi. Dari jumlah tersebut, sekitar 25 ekor sapi berada pada masa produksi aktif, dengan kemampuan menghasilkan susu rata-rata 15 liter per ekor setiap harinya.
Keunggulan lain dari peternakan di Bulukerto adalah kepastian pasar. Seluruh hasil produksi susu dari peternak saat ini selalu habis terserap oleh pembeli. Selain dijual dalam bentuk susu segar murni, masyarakat dan peternak setempat juga sudah berinovasi mengolahnya menjadi produk bernilai jual lebih tinggi, seperti aneka susu siap minum dan es krim.
Visi Kemandirian Pangan
Bagi Martono, capaian awal di Bulukerto ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat desa mampu menjadi pilar utama ketahanan pangan daerah. Politisi yang dikenal konsisten menyuarakan penyelamatan sektor pertanian dan peternakan saat krisis kemarau ini menilai, pemberdayaan berbasis BUMDes sangat tepat untuk terus didukung oleh pemerintah.
Pengembangan peternakan dari desa tidak hanya bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan gizi lokal, tetapi juga memutar roda ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh merantau untuk mencari penghasilan.
“Keberhasilan BUMDes di Bulukerto membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bisa dibangun langsung dari desa. Namun, peternak tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Kami di Komisi B akan memastikan Pemerintah Provinsi hadir memberikan pendampingan yang konkret, baik berupa penyediaan bibit sapi unggul, teknologi pakan, hingga kemudahan akses permodalan. Program produktif seperti ini yang alokasi anggarannya harus terus kita kawal dan perkuat,” tegas Martono.
Dukungan dari DPRD Jawa Tengah ke depannya akan diarahkan pada kemudahan akses fasilitas penunjang, pelatihan tata kelola ternak, serta penerapan teknologi reproduksi. Salah satunya adalah dorongan untuk memperbanyak program inseminasi buatan (kawin suntik) agar kualitas keturunan sapi semakin baik dan populasi sapi betina produktif bertambah dengan cepat.
DPRD Jawa Tengah meyakini, jika pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan pendampingan yang berkesinambungan, Bulukerto kelak dapat berkembang menjadi ikon baru penghasil susu berkualitas, menyusul kesuksesan daerah lain seperti Kabupaten Boyolali.
Tantangan untuk menekan angka defisit daging dan susu memang membutuhkan waktu yang panjang dan kerja keras. Namun, dengan pemetaan potensi wilayah yang akurat dan dukungan regulasi yang kuat, Jawa Tengah perlahan dapat bergerak mewujudkan kemandirian pangan hewani yang berkelanjutan. (*/has/bis)
