JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Suasana diskusi hangat mewarnai bedah buku _Reset Indonesia_ yang digelar di Masjid Al-Mukaromah, Karanganyar, Selasa (11/8/2026). Acara ini menghadirkan Dandy Laksono dan Farid Gaban, serta David Efendi sebagai pembicara utama.
Buku _Reset Indonesia_ dibuka dengan catatan kritis tentang kondisi sungai di Indonesia. “Air sungai yang buruk menjadi parameter gagalnya pemerintahan,” demikian penggalan pembuka buku tersebut.
Penulis buku sekaligus jurnalis, Farid Gaban, berbagi pengalamannya berkeliling Indonesia. Sejak 2009 ia melakukan perjalanan pertama dengan mengendarai motor Honda Supra sejauh 11 ribu kilometer untuk mendokumentasikan kondisi daerah-daerah di Nusantara.
Dalam salah satu penelusurannya, Farid bahkan menyelam menggunakan kompresor untuk melihat langsung kerusakan di bawah laut.
Penulis lainnya, Dandy Laksono, menyoroti kesenjangan pembangunan. Pemerintah Indonesia sering banyak alasan untuk layanan kesehatan dan pendididikan hingga pelosok, tapi berbeda jika itu soal mengeruk kekayaan bumi. “Indonesia luas, tapi urusan mengeruk, Indonesia diutamakan. Sampai Raja Ampat nikelnya dikeruk, tidak cukup Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan,” ujarnya.
Dandy juga memaparkan 7 pilar gagasan dalam buku tersebut. Salah satunya adalah keadilan agraria. Data yang disampaikannya menunjukkan 1 persen penduduk menguasai 58 persen tanah. Sementara 94 persen konsesi berupa HGU dan HGB dikuasai segelintir pihak. Ia menambahkan, 90 persen pekerja berada di sektor informal seperti pedagang cilok dan lainnya.
“Kandungan organik tanah kita hanya 2 persen. Sudah saatnya kita kembalikan unsur hara tanah kita,” kata Dandy.
Ia memotret kondisi Indonesia di usia 81 tahun dengan istilah “8 korporasi, 1 rakyat dibagi-bagi”. Dandy memperingatkan potensi krisis ekonomi baru dalam 5-10 tahun ke depan. Pusat menumpuk utang, daerah kesulitan menggaji ASN, dan desa kekurangan dana.
“Karena itu perlu _Reset Indonesia_ agar tidak semakin parah. Tapi kita juga menawarkan optimisme,” ujarnya.
Ia mencontohkan warga Trenggalek yang menolak tambang emas karena menilai mudaratnya lebih besar. Para nelayan, lanjutnya, menginginkan “emas hijau” berupa lingkungan lestari, bukan eksploitasi.
Dalam diskusi, Dandy Laksono juga menyinggung dominasi Jawa Sentris yang dinilai meresahkan. “Makanya persatuan dijaga dengan senjata, ini tak baik kalau diteruskan karena persatuannya semu,” katanya.
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, menyoroti ketimpangan ekonomi. Menurutnya, 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara 55 juta orang Indonesia.
David mendesak Presiden mengevaluasi Proyek Strategis Nasional atau PSN yang dinilai menggilas banyak korban dan merusak alam. “Solusi tanam pohon tidak nyambung. Rusaknya dimana, menanamnya di mana,” kritiknya.
Bedah buku ini diharapkan menjadi ruang refleksi bersama untuk memperbaiki arah pembangunan Indonesia, dari keadilan agraria hingga keberlanjutan lingkungan. (yas/rit)
