JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Sektor pangan menjadi salah satu fondasi penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Stabilitas dan keberlanjutannya akan bermuara pada cita-cita kedaulatan negara.
Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi lumbung pangan, memiliki potensi besar untuk menunjang cita-cita kedaulatan tersebut. Produksi pangan lokal, khusunya padi dan jagung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Komoditas lain, seperti ubi dan singkong, juga turut membantu ketersediaan bahan pangan lokal bagi nasional. Tingginya angka produksi, harusnya mampu diimbangi dengan tingkat kedaulatan pangan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, memberi tanggapan atas persoalan tersebut di tengah semarak HUT ke-81 RI. Ia menyoroti adanya ketidakseimbangan antara produksi pangan lokal dengan kedaulatan pangan.
“Hal yang menjadi salah satu fokus kita (di DPRD) saat ini adalah bagaimana menuju kedaulatan pangan dengan modal Jawa Tengah sebagai lumbung pangan. Kita sudah 81 tahun merdeka. Harapannya kita bisa segera mencapai cita-cita kedaulatan itu,” ujar Ari pada Rabu (19/08/2026).
Berbagai upaya tengah dilaksanakan untuk membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.
Menguatkan Instrumen Utama dan Pendukung
Langkah sinergis dari berbagai elemen perlu dikuatkan untuk mendukung kedaulatan pangan. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlu dipertegas hingga tingkat paling bawah.
Persoalan mendasar seperti ketersediaan pupuk, irigasi, atau sarana-prasarana lain jangan sampai menjadi keluhan terus-menerus yang disampaikan petani. Jika protes tersebut masih berlangsung, artinya perlu dikaji lebih komprehensif.
Selanjutnya, persoalan produktivitas dan alih fungsi lahan. Ari menyebut regulasi berkaitan dengan tata ruang dan rehabilitasi lahan kritis menjadi tugas yang kini masih dalam proses agar bisa menjadi dasar penegakan hukum.
Belum lagi ancaman perubahan iklim yang kian nyata dirasakan para petani. Fenomena ini mampu mengubah sistem tanam dan mengharuskan mereka memahami bagaimana seriusnya dampak perubahan iklim.
“Kami di DPRD mengupayakan peraturan pengelolaan lahan kritis dan reklamasi hutan untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak. Kami juga berupaya mengendalikan aktivitas apa saja yang boleh dan dilarang untuk menjaga produktivitas lahan,” paparnya.
Meminimalisasi Impor
Ari turut mendorong alokasi anggaran pertanian yang dipusatkan pada kuantitas dan kualitas produksi pangan. Keterpenuhan hasil panen diharapkan mampu menekan angka impor. Kemandirian pangan inilah yang dituju untuk mencapai kedaulatan pangan.
Ia berharap kebijakan yang telah disusun mampu memberikan dampak besar bagi kesejahteraan petani. Termasuk salah satunya kepemilikan penuh atas lahan pertanian yang memudahkan petani mengelolanya sendiri.
“Kami berharap, kebijakan yang ada mampu membuat petani lebih sejahtera. Mereka merasa dilibatkan sebagai subjek utama yang dipenuhi kebutuhannya dan diberi keleluasaan untuk ikut serta menyusun kebijakan,” ungkap Ari.
Pihaknya berupaya meminimalisasi ketergantungan terhadap impor. Oleh karena itu, persoalan kualitas, produktivitas, hingga distribusi harus dicari solusi yang tepat sasaran.
“Ketergantungan harus ditekan. Kita harus meyakinkan petani bahwa menghasilkan produk pangan yang banyak dan berkualitas itu mudah. Bahwa hasil penjualan produk akan mampu meningkatkan stabilitas ekonomi mereka,” ujarnya.
Di akhir, Ari menambahkan pentingnya membangun dan menanamkan narasi bahwa profesi petani itu menjanjikan. Bukan hanya dari segi tujuannya yang mulia sebagai pilar ketahanan pangan, namun juga jaminan finansial. Dengan begitu, regenerasi petani akan menemukan jalan kemudahan. (ADV)
