JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG — Setelah menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin memilih menempuh jalan silaturahmi dan dialog dengan pengurus NU di berbagai daerah.
Sejumlah wilayah yang telah dikunjunginya antara lain Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, dan agenda strategis yang ditawarkan guna membawa Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua, sekaligus menyerap aspirasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di berbagai daerah.
Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026), Gus Rozin menyampaikan, pencalonan Ketua Umum PBNU bukan semata-mata kontestasi personal untuk memperebutkan kepemimpinan organisasi.
“Pencalonan harus menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, mendengar persoalan dari bawah, dan mencari jalan keluar atas berbagai tantangan yang dihadapi jam’iyyah,” katanya.
Dalam setiap pertemuan dengan pengurus NU di daerah, ia membawa tiga gagasan utama, yakni membangun poros tengah untuk merawat ukhuwah dan mengakhiri polarisasi, memperkuat NU sebagai rumah besar masyarakat sipil keagamaan, serta membangun NU yang mandiri dan berdaulat dengan bertumpu pada kekuatan jamaah.
“NU tidak boleh membiarkan perbedaan pandangan berkembang menjadi polarisasi yang berkepanjangan. Perbedaan merupakan hal yang wajar dalam organisasi, tetapi ketika berubah menjadi konflik yang mengganggu persatuan jam’iyyah, diperlukan kebijaksanaan dan keberanian untuk mencari jalan tengah,” terangnya.
Gus Rozin menegaskan bahwa poros tengah harus menjadi ruang bersama, bukan kelompok baru yang justru menambah fragmentasi di tubuh NU.
“Bahwa memilih posisi sebagai poros tengah memiliki konsekuensi di tengah munculnya berbagai nama dalam kontestasi kepemimpinan PBNU,” tegasnya.
Karena itu, ia memilih mendatangi berbagai wilayah, bertemu PWNU dan PCNU, serta berdialog langsung dengan para kiai dan pengurus NU.
Pesan yang dibawanya sederhana, yakni sebelum menentukan siapa yang akan memimpin, NU perlu terlebih dahulu menyepakati ke mana organisasi hendak dibawa.
NU memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan masyarakat yang tumbuh dari bawah melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, badan otonom, komunitas, serta berbagai jaringan sosial-ekonomi warga.
“NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Rangkaian silaturahmi ke berbagai daerah juga menjadi bagian dari proses menyusun agenda NU yang berbasis pengalaman dan kebutuhan nyata di lapangan.
Berdaulat berarti NU mampu mengelola organisasi, aset, dan sumber dayanya secara amanah dan profesional.
Bermartabat berarti NU menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Aswaja, integritas kepemimpinan, persatuan organisasi, serta hubungan yang sehat dengan negara.
“Pada Muktamar NU ke-35 bukan sekadar memilih siapa yang akan memimpin PBNU, melainkan menentukan bagaimana NU memasuki abad kedua dengan tetap menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, dan menghadirkan kemaslahatan bagi jamaah, bangsa, dan kemanusiaan,” pungkasnya. (ucl/rit)
