JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG — Kebutuhan pasokan susu di Jawa Tengah pada tahun 2026 tercatat mencapai angka 100.000 liter per hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2026, pasokan tersebut selama ini masih sangat bergantung pada suplai dari provinsi lain, khususnya Jawa Timur. Tingginya angka defisit daging dan susu ini mendorong Pemerintah Provinsi bersama DPRD Jawa Tengah untuk mempercepat realisasi kemandirian pangan hewani melalui optimalisasi sektor peternakan.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa lembaga legislatif menaruh perhatian serius terhadap tata kelola potensi peternakan di wilayahnya. Menurutnya, celah defisit pasokan harus diisi melalui kebijakan yang terukur, yakni dengan memfasilitasi investasi berskala besar sekaligus meningkatkan kapasitas produksi peternak tradisional di berbagai kabupaten.
“Sebagai pimpinan dewan, kami memastikan dukungan penuh dari sisi regulasi dan fungsi penganggaran. Target kita jelas, Jawa Tengah harus mulai menekan ketergantungan suplai pangan hewani dari luar daerah. Investasi besar untuk peternakan adalah langkah strategis yang sangat kita butuhkan, namun syarat mutlaknya adalah peternak lokal harus dilibatkan langsung. Mereka adalah mitra utama dalam ekosistem ini, dan DPRD akan mengawal ketat agar skema kemitraan ini benar-benar berjalan di lapangan,” tegas Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho.
Sebagai langkah nyata dari pihak eksekutif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah menyiapkan lahan seluas 710 hektare di Kabupaten Brebes untuk proyek peternakan sapi perah terpadu. Kawasan ini dirancang untuk menampung hingga 30.000 ekor sapi perah, dengan target produksi mencapai 180.000 ton susu segar per tahun atau sekitar 18 persen dari total produksi susu nasional.
Proyek ini menerapkan skema kerja sama inti-plasma. Kementerian Pertanian akan memfasilitasi kebutuhan bibit sapi, sementara perusahaan yang beroperasi di Brebes wajib menjadikan peternak tradisional yang memiliki lebih dari 10 ekor sapi sebagai mitra kerja (plasma).
Selain mengawal kawasan terpadu di Brebes, DPRD Jawa Tengah juga memastikan dukungan bagi sentra-sentra budidaya lokal yang telah menunjukkan kinerja positif, salah satunya di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Wilayah yang terletak di lereng gunung ini memiliki keunggulan iklim yang menunjang budidaya sapi perah. Secara keekonomian, seluruh hasil produksi susu segar dari peternak di Bulukerto selalu habis terserap oleh pasar. Masyarakat setempat bahkan telah melakukan inovasi mandiri dengan mengolah susu murni menjadi produk turunan bernilai jual tinggi, seperti susu siap minum dan es krim.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, menilai keberhasilan operasional peternak di daerah seperti Bulukerto membuktikan bahwa sumber daya manusia di Jawa Tengah sudah siap mengelola industri peternakan yang lebih modern. Sinergi kebijakan yang menggabungkan modal besar di Brebes dengan penguatan basis peternak lokal di Wonogiri dan kabupaten lainnya diharapkan mampu menjawab tantangan pemenuhan 100.000 liter susu per hari.
Kendati demikian, besarnya optimisme proyeksi terhadap peternakan jawa tengah, sepatutnya diimbangi oleh kesiapan mitigasi resiko yang matang. Dalam hal ini Setya Arinugroho menyoroti empat hal utama, yakni ketersediaan pakan yang terjangkau, mitigasi wabah penyakit, dan pengolahan limbah.
“Kawasan terpadu dan target produksi yang masif ini tidak boleh abai dalam memitigasi resiko. Kami di DPRD mendorong adanya jaminan ketersediaan pakan baik hijauan atau konsentrat yang terjangkau agar tidak mematikan peternak kecil. Limbahnya harus dikelola dengan standar yang ketat agar tidak mencemari air warga nantinya. Kemudian mitigasi PMK dengan vaksinasi juga perlu diperkuat” jelasnya.
Selain itu, Setya Arinugroho juga menyoroti pentingnya memastikan ketersediaan infrastruktur rantai pasok (cold chain). Susu segar merupakan komoditas yang memiliki batas waktu kelayakan yang sangat singkat. Masalah yang kerap menjerat peternak tradisional adalah kualitas susu yang rusak atau basi sebelum tiba di industri pengolahan. Oleh karenanya, pengadaan infrastruktur tangki pendingin (milk cooling chiller) di tingkat Koperasi Unit Desa (KUD) serta kelayakan jalan akses dari sentra peternakan menuju pabrik pengolahan menjadi faktor krusial yang harus dipenuhi.
“Yang jarang sekali diperhatikan adalah rantai pasoknya. Bagaimana memastikan kualitas hasil peternakan, seperti susu ini tetap terjamin sampai ke pabrik pengolahan, agar seluruh hasil produksi benar-benar terserap baik” imbuhnya.
Pada akhirnya, target pemenuhan 100.000 liter susu per hari tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan agresivitas investasi. Harmoni antara percepatan program oleh pihak eksekutif dan pengawasan risiko yang ketat dari legislatif menjadi kunci utama. Jika sinergi kebijakan dan mitigasi ini dieksekusi secara konsisten, visi kedaulatan peternakan Jawa Tengah pada 2026 tak hanya akan menuntaskan krisis defisit pasokan, tetapi juga memastikan kelangsungan hidup peternak lokal tetap terlindungi. (adv)
