JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Pemerintah Kabupaten Semarang mengambil langkah strategis di tengah tantangan fiskal demi menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa. Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha, memutuskan untuk memangkas sejumlah pos belanja daerah yang dinilai non-prioritas demi mengamankan ketersediaan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember 2026 mendatang.
Total kebutuhan dana untuk perhelatan akbar ini mencapai angka yang tidak sedikit, yakni Rp 16 miliar. Kebijakan rasionalisasi anggaran tersebut ditempuh seiring dengan munculnya usulan tambahan dana dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten.
Ngesti Nugraha mengungkapkan bahwa tambahan anggaran ini mencakup dua komponen krusial yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026.
Pertama, Pemkab Semarang mengusulkan tambahan sebesar Rp 1,36 miliar khusus untuk menopang pelaksanaan teknis Pilkades. Dana segar ini disiapkan untuk membiayai seluruh rangkaian tahapan teknis, mulai dari persiapan awal, pelaksanaan Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW), hingga proses seleksi bakal calon kepala desa agar menghasilkan figur-figur yang kredibel dan berkualitas.
Kedua, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran pengamanan dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebesar Rp 246,11 juta. Dana tersebut difokuskan untuk mengintensifkan Rapat Koordinasi Forkopimda sebagai langkah mitigasi dini guna meredam potensi kerawanan sosial yang mungkin timbul selama masa kontestasi.
“Anggaran Pilkades total semuanya Rp 16 miliar. Besar sekali,” ujar Ngesti Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).
Besarnya beban fiskal untuk penyelenggaraan Pilkades 2026 menuntut kecermatan tinggi dari pemerintah daerah agar pembiayaan demokrasi tingkat desa ini tidak sampai mengorbankan program pembangunan prioritas lainnya. Sebagai solusi, efisiensi diterapkan secara ketat pada pos-pos belanja yang dinilai kurang mendesak.
“Dengan adanya tambahan anggaran kita melakukan efisiensi di kegiatan lain. Yang diefisiensi misalnya makan minum dan anggaran yang tidak mendesak,” jelasnya.
Pelaksanaan Pilkades serentak ini sendiri akan melalui berbagai tahapan panjang, mulai dari sosialisasi masif kepada masyarakat, pembentukan panitia serta pengawas tingkat lokal, hingga bermuara pada hari pemungutan suara. Menghadapi dinamika politik di akar rumput, Ngesti menyampaikan harapan agar seluruh tahapan kontestasi dapat berjalan dengan kondusif, aman, dan damai tanpa ada gesekan berarti.
Untuk mewujudkan situasi yang aman tersebut, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektoral yang melibatkan jajaran Forkopimda, Forkopimcam, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat. Peran aktif para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kaum pemuda sangat dinantikan guna bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Semarang selama perhelatan Pilkades serentak berlangsung.
“Maka dari itu, kita konsentrasi bersama dengan Forkopimda, Forkopimcam, DPRD, kami mohon bantuan tokoh masyarakat, agama, pemuda, semua pihak bersama-sama mengamankan Pilkades serentak di Kabupaten Semarang,” pungkasnya. (muz)
