JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Semarang pada 14 Desember 2026 mulai memasuki fase krusial. Sebanyak 140 desa yang akan menggelar pemilihan dipetakan memiliki potensi kerawanan, terutama gesekan antarpendukung calon.
Polres Semarang pun menyiapkan ratusan personel untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan selama tahapan hingga hari pencoblosan. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan pemetaan kerawanan menjadi perhatian utama karena para calon maupun pemilih berasal dari lingkungan desa yang sama.
“Potensi gesekan antarwarga cukup tinggi,” kata Heru dalam Rakor Forkopimda dan Camat terkait pengamanan Pilkades Serentak 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, kemarin.
Menurutnya, dari 140 desa tersebut terdapat sejumlah wilayah yang masuk kategori sangat rawan. Kerawanan antara lain berkaitan dengan gesekan antarpendukung calon hingga potensi munculnya kampanye hitam.
Untuk pengamanan, Polres Semarang akan menurunkan 787 personel. Kekuatan tersebut masih akan diperkuat personel dari polres tetangga serta satu Satuan Setingkat Peleton (SST) Brimob Polda Jawa Tengah. Pengamanan juga tidak akan hanya berpusat di Mapolres Semarang. Polisi menerapkan skema rayonisasi, dengan setiap rayon membawahi empat hingga lima kecamatan.
Skema itu dipilih karena jarak antardesa penyelenggara Pilkades cukup jauh. Dengan rayonisasi, personel diharapkan dapat bergerak lebih cepat ketika terjadi gangguan atau situasi kontingensi.
“Sehingga skema rayonisasi ini akan mempermudah mobilisasi apabila terjadi kontingensi dan memerlukan kehadiran personel pengamanan,” jelas Heru.
Jumlah personel masih dapat bertambah. Polisi akan melakukan evaluasi setelah tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa yang berlangsung hingga 15 Oktober 2026.
Dari evaluasi tersebut, polisi akan menentukan lokasi TPS yang masuk kategori rawan maupun sangat rawan. “Misalnya terkait dengan gesekan antarpendukung calon. Kemudian isu kampanye hitam yang apabila tidak ada mitigasi dengan baik akan menimbulkan situasi kontingensi,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan terkait kerawanan yang terjadi antara lain; praktik politik uang dan kampanye terselubung pada masa tenang. Kampanye hitam dan ujaran kebencian berbau SARA di media sosial pada tahap kampanye, serta permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda atau fiktif.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres telah menyiapkan pola pengamanan berlapis dengan kekuatan personel yang disesuaikan per tahapan. “Pada tahap pencalonan, diterjunkan 327 personel. Jumlah meningkat menjadi 391 personel pada tahap kampanye, masa tenang, dan paska pungut suara. Sementara pada tahap paling krusial yakni pra pungut suara dan pungut suara, kekuatan dimaksimalkan hingga 787 personel,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Semarang Valeanto Soekendro mengatakan Pemkab bersama Forkopimda terus memperkuat koordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif selama seluruh tahapan Pilkades.
Pemkab Semarang juga telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp16 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2026. Anggaran tersebut termasuk tambahan Rp1,36 miliar untuk Pilkades antarwaktu serta Rp246,11 juta untuk mendukung koordinasi kondusivitas wilayah.
“Pemkab Semarang melalui Forkopimda juga terus mengupayakan kondusivitas melalui komunikasi dan koordinasi soal perkembangan situasi di lapangan,” kata Valeanto. (muz)
