JATENGPOS. CO. ID, DEMAK – Jutaan mangrove telah ditanam di pesisir Jawa Tengah, tetapi ancaman abrasi dan banjir rob belum berakhir. Pemerintah kini menguji pendekatan baru untuk melindungi kawasan pesisir, mulai dari penggunaan teknologi HexBricks hingga pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Upaya itu dilakukan di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Senin, 19 Oktober 2026. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau penerapan perlindungan pesisir yang memadukan pemulihan mangrove dengan teknologi rekayasa berbasis alam.
Bagi masyarakat pesisir Demak, persoalan ini bukan sekadar kerusakan lingkungan. Abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah menjadi ancaman bagi permukiman, mata pencaharian, serta aktivitas ekonomi warga.
Ahmad Luthfi mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi dampak masuknya air laut ke kawasan daratan. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam.
“Upaya hari ini adalah upaya pencegahan atau pre-emptive terkait dengan masuknya air atau rob, yaitu penanaman mangrove,” kata Luthfi, yang memimpin Jateng bersama wagub Taj Yasin.
Ia mengakui, tidak semua mangrove yang ditanam dapat bertahan hidup. “Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hilang,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi salah satu tantangan dalam pemulihan kawasan pesisir, yakni memastikan mangrove yang ditanam benar-benar tumbuh dan mampu memberikan perlindungan dalam jangka panjang.
Sebagai catatan, di sepanjang 2025 program Mageri Segoro yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare. Penanaman tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota.
Meski demikian, besarnya jumlah penanaman perlu diikuti upaya untuk menjaga tingkat keberhasilan tumbuh dan memastikan manfaatnya bagi warga pesisir.
Salah satu pendekatan yang diterapkan di Timbulsloko adalah penggunaan HexBricks, inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berupa struktur modular untuk mendukung pemulihan kawasan mangrove.
Teknologi tersebut dipadukan dengan guludan dan struktur bambu dalam kawasan percontohan. Area bakau yang dikembangkan mencapai 6,56 hektare, dengan penanaman tahap awal seluas 1.200 meter persegi.
Efektivitasnya akan dinilai melalui pemantauan pertumbuhan mangrove, sedimentasi, kinerja struktur, hingga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Artinya, keberhasilan pendekatan ini tidak hanya ditentukan oleh pemasangan struktur atau penanaman bibit, tetapi juga oleh kemampuan kawasan tersebut memulihkan ekosistem dan membantu mengurangi risiko kerusakan pesisir.
AHY menjelaskan, mangrove berfungsi meredam energi gelombang laut sehingga dapat membantu mengurangi abrasi. Sementara itu, penggunaan HexBricks diharapkan mendukung proses pemulihan kawasan mangrove.
“Mangrove tujuannya adalah untuk mengurangi energi dari gelombang air laut,” kata AHY.
Ia menambahkan, teknologi tersebut juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi karena modul HexBricks diproduksi oleh masyarakat setempat.
“Ini juga berarti membuka lapangan kerja dan menghadirkan penghasilan untuk masyarakat yang ada di pesisir,” ujarnya.
Dengan demikian, perlindungan pesisir diharapkan tidak berhenti pada pemulihan lingkungan, tetapi turut membuka peluang pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan pendekatan yang lebih luas untuk menghadapi ancaman di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Perlindungan kawasan pesisir dirancang melalui pendekatan hybrid, yakni menggabungkan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS).
Infrastruktur fisik seperti tanggul pantai dan tanggul laut dipadukan dengan pemulihan ekosistem mangrove. Pendekatan ini diarahkan untuk menghadapi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman maupun kegiatan ekonomi masyarakat.
Jawa Tengah memiliki garis pantai utara sepanjang 651 kilometer yang mencakup 17 kabupaten/kota. Panjang kawasan tersebut membuat penanganan abrasi dan rob membutuhkan pendekatan terpadu, dengan mempertimbangkan kondisi serta karakteristik setiap daerah.
Luthfi menyatakan dukungan terhadap pembangunan Giant Sea Wall sebagai salah satu solusi untuk menangani persoalan Pantura.
“Giant Sea Wall adalah salah satu solusi yang paling mujarab dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita akan selalu dukung kegiatan ini,” tegasnya. Namun, penerapan perlindungan pesisir juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian warga.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan, kawasan Timbulsloko menjadi lokasi percontohan untuk mempelajari model perlindungan yang sesuai dengan karakteristik alam setempat.
Menurut Didit, pendekatan yang diterapkan di satu wilayah belum tentu dapat digunakan dengan cara yang sama di wilayah lain.
“Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini, karena perbedaan tematik masing-masing daerah itu perlu kita pelajari bersama,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan perlindungan Pantura harus tetap memperhatikan kepentingan nelayan dan petambak. Akses masyarakat menuju laut maupun tambak tidak akan ditutup seluruhnya.
Pada akhirnya, tantangan penanganan rob di Demak bukan hanya membangun struktur pelindung atau menambah jumlah mangrove. Upaya tersebut harus terbukti mampu menekan risiko banjir rob dan abrasi, menjaga ruang hidup masyarakat, sekaligus mempertahankan mata pencaharian warga pesisir. (*)
