JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO — Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo. Kasus hukum yang menyeret nama kampus di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan (YPPP) Veteran Sukoharjo tersebut kini menjadi sorotan publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat tiga poin utama yang mengemuka dalam laporan dugaan penyelewengan anggaran PPG tersebut. Poin pertama yakni adanya dugaan pemotongan honorarium bagi dosen serta tenaga administrasi kependidikan (tendik) yang dasar dan mekanisme pengelolaannya dinilai tidak jelas.
Selanjutnya, laporan tersebut membeberkan indikasi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan realisasi kegiatan di lapangan. Poin ketiga menyoal dugaan pungutan terhadap mahasiswa untuk biaya jaket almamater, sertifikat, hingga prosesi wisuda yang dipertanyakan legalitas serta transparansi pengelolaannya.
Informasi yang beredar di internal kampus turut menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah pihak di lingkungan pengelola program PPG hingga jajaran pimpinan universitas. Kendati demikian, materi pelaporan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan verifikasi hukum lebih lanjut oleh tim penyidik.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Sukoharjo, Agung Wibowo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya perhatian penegak hukum atas aduan masyarakat tersebut. Namun, pihak kejaksaan belum dapat membeberkan secara detail sejauh mana tahap penanganan perkara yang sedang berjalan.
“Mohon ditunggu, nanti kalau sudah waktunya akan kami rilis,” ujar Agung singkat saat dihubungi, Kamis (22/10).
Sebelum munculnya persoalan hukum terkait dana PPG ini, tata kelola keuangan dan pelayanan Univet Bantara juga sempat digoyang unjuk rasa damai oleh puluhan mahasiswa pada Senin (31/8).
Dalam aksi di depan auditorium kampus kala itu, mahasiswa mendesak rektorat mentransparansikan dana Kuliah Kerja Nyata (KKN), kejelasan kuota wisuda, hingga pembenahan fasilitas penunjang perkuliahan seperti pendingin ruangan dan jaringan internet.
Meski jajaran pimpinan kampus sempat menyambut audiensi mahasiswa, hingga kini belum ada bukti terkonfirmasi mengenai bentuk transparansi dana di kampus tersebut.
(dea/rit)
