JATENGPOS.CO.ID, PATI – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Pati, khususnya penderita penyakit jantung. Layanan kateterisasi jantung atau Catheterization Laboratory (Cath Lab) di RSUD RAA Soewondo Pati ditargetkan segera dapat melayani pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama BPJS Kesehatan tengah mempersiapkan kerja sama agar pasien jantung tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan tindakan kateterisasi jantung.
Kesiapan layanan tersebut ditinjau langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Ruang Seruni RSUD RAA Soewondo, Kamis (29/10/2026). Penandatanganan kerja sama ditargetkan dapat dilakukan pada 17 November 2026.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, keberadaan layanan Cath Lab sangat dibutuhkan masyarakat. Terlebih, pasien dengan gangguan jantung tertentu membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah komplikasi hingga risiko kematian.
Menurutnya, pengadaan alat Cath Lab melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 telah berlangsung hampir tiga tahun. Saat ini, RSUD RAA Soewondo juga telah memiliki tenaga dokter spesialis jantung untuk mendukung operasional layanan tersebut.
“Tujuannya bukan semata menghadirkan teknologi medis, melainkan memastikan masyarakat mendapat layanan jantung yang aman, bermutu, terjangkau, dan dekat dengan tempat tinggalnya,” kata Chandra.
Dia mengungkapkan, berdasarkan data sepanjang 2024, terdapat 1.318 kasus sindrom koroner akut di enam rumah sakit di Kabupaten Pati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 308 kasus merupakan serangan jantung dengan elevasi segmen ST atau ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) yang membutuhkan penanganan segera.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan fasilitas kateterisasi jantung di daerah. Sebab, jarak rujukan dan keterbatasan akses rumah sakit dapat meningkatkan risiko komplikasi apabila pasien terlambat mendapatkan tindakan medis.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan, pihaknya siap menjalin kerja sama dengan RSUD RAA Soewondo. Namun, seluruh persyaratan teknis harus dipastikan terpenuhi terlebih dahulu, mulai dari kesiapan peralatan, dokter, hingga tenaga perawat.
Setelah layanan berjalan, BPJS Kesehatan juga akan melakukan evaluasi selama kurang lebih enam bulan untuk memastikan kualitas pelayanan.
“Kalau dokter, perawat, dan alatnya siap, kerja sama segera dilakukan. Dengan begitu, pasien tidak perlu lagi dirujuk ke Kudus atau Rembang,” ujar Prihati.
Selama ini, pasien jantung asal Pati masih menghadapi sejumlah kendala ketika harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, termasuk RSUP Dr. Kariadi Semarang. Keterbatasan kapasitas rumah sakit, terutama ketersediaan tempat tidur ICU, serta proses rujukan yang membutuhkan waktu menjadi tantangan tersendiri.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati Ahmad Husin menjelaskan, rumah sakit yang berdiri sejak 1932 tersebut merupakan rumah sakit tipe B pendidikan sekaligus rujukan regional kawasan Pantura Timur.
RSUD RAA Soewondo saat ini memiliki kapasitas 330 tempat tidur. Dari sisi fasilitas, akses dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) menuju ruang Cath Lab juga dapat ditempuh dalam waktu kurang dari lima menit.
“Cath Lab mulai beroperasi pada 20 Desember 2024 untuk melayani pasien umum. Kami terus mengupayakan agar layanan ini dapat dijamin BPJS Kesehatan sehingga akses pasien terhadap tindakan kateterisasi jantung semakin luas,” jelas Ahmad Husin.
Dia menambahkan, kesiapan sumber daya manusia juga telah dipenuhi secara bertahap. RSUD RAA Soewondo memiliki satu dokter konsultan jantung dan pembuluh darah, dua dokter spesialis jantung, serta satu dokter yang sedang menjalani pendidikan intervensi.
Selain itu, tersedia tiga perawat jantung intervensi, lima perawat kardiologi dasar, dan dua radiografer kateter. Seluruh tenaga tersebut menjadi bagian dari aspek yang diperiksa dalam visitasi BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, Chandra menilai penguatan fasilitas kesehatan juga memiliki kaitan dengan upaya menarik investasi ke Kabupaten Pati. Menurutnya, ketersediaan rumah sakit dan layanan kesehatan yang memadai menjadi salah satu aspek yang turut diperhatikan investor sebelum menanamkan modal.
Dalam Pati Business Forum di Pendopo Kabupaten Pati, nilai investasi yang masuk disebut mencapai hampir Rp12,6 triliun.
“Investor juga menanyakan jumlah dan kondisi rumah sakit. Investasi yang tumbuh diharapkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prihati juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN, terutama bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI). Pemkab Pati dan Dinas Kesehatan diminta mengantisipasi pemutakhiran data agar pasien dengan penyakit kronis, termasuk yang menjalani cuci darah, tidak kehilangan akses pelayanan secara mendadak.
Berdasarkan pemaparan BPJS Kesehatan, sekitar 14 ribu peserta berpotensi terdampak pergeseran segmen atau wilayah kepesertaan. Karena itu, perubahan status peserta perlu dicermati agar tidak menghambat pelayanan kesehatan.
BPJS Kesehatan juga mendorong rumah sakit menekan klaim tertunda (pending claim) serta memperkuat pelayanan berbasis nilai (value-based healthcare), bukan sekadar mengejar jumlah tindakan medis.
Upaya promotif dan preventif turut menjadi perhatian. Salah satunya melalui rencana gerakan jalan kaki setiap hari pada 2027 serta pengembangan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).
Prihati menegaskan, semangat gotong royong dalam program JKN harus diimbangi dengan mutu pelayanan dan keberlanjutan pembiayaan agar masyarakat dapat terus memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan. (ida/rit)
