Oleh : Gunoto Saparie (Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah)
JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG- Ada peristiwa yang terasa lebih dekat ketika sebuah nama bukan sekadar kita baca di koran, melainkan pernah hadir dalam percakapan, pertemanan, dan kehidupan sehari-hari. Kabar pelantikan Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin, 2 November 2026, bagi saya termasuk peristiwa semacam itu.
Saya ikut bergembira. Ada kebanggaan tersendiri mengetahui seorang anak dari keluarga sahabat dekat memperoleh kepercayaan menduduki jabatan penting di pemerintahan. Arsyadany adalah putri almarhum Masrur Ridwan, wartawan Harian Wawasan, dan Yuni Pancamasari, wartawan Harian Kartika. Dua nama yang bagi saya bukan sekadar tercatat dalam dunia pers di Semarang, tetapi juga bagian dari lingkaran pertemanan yang telah terjalin.
Selamat kepada Arsyadany. Selamat pula kepada almarhum Masrur dan Yuni. Barangkali ada kebahagiaan orang tua yang tidak seluruhnya dapat dijelaskan dengan kata-kata ketika menyaksikan anaknya sampai pada sebuah pencapaian penting. Tetapi, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sebuah pelantikan: amanah.
Sebab jabatan, seperti juga cahaya, mempunyai dua sisi. Ia bisa menerangi, tetapi juga memperlihatkan bayang-bayang yang selama ini tersembunyi.
Arsyadany lahir di Semarang, 25 Oktober 1982. Ia menyelesaikan pendidikan Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 2004, kemudian meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro pada 2017. Pada 2024, ia memperoleh gelar Insinyur Profesional Utama dari Persatuan Insinyur Indonesia.
Kariernya dimulai di PLN pada 2006, sebagai tenaga yang berkaitan dengan teknologi informasi SCADA di Area Pengatur Distribusi Bali. Ia kemudian melewati berbagai posisi di bidang distribusi, perencanaan, komunikasi korporat, dan pengelolaan aset. Pernah bertugas di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pada 18 Juni 2025, ia dipercaya menjadi Direktur Distribusi PLN. Kini, perjalanan profesional itu membawanya ke Kementerian ESDM.
Ada sesuatu yang menarik dari perjalanan tersebut. Ia tidak datang dari ruang yang sama sekali asing terhadap persoalan kelistrikan. Ia mengenal PLN dari dalam, dari urusan teknis distribusi hingga pengelolaan organisasi. Pengalaman itu tentu menjadi modal untuk memahami persoalan yang sering kali tidak terlihat dari balik meja birokrasi.
Namun, menjadi Dirjen Ketenagalistrikan bukan semata-mata melanjutkan pekerjaan sebagai direktur perusahaan listrik negara. Ada perbedaan tanggung jawab. PLN adalah penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik, sedangkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada dalam lingkup pemerintahan yang mengatur, merumuskan kebijakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan sektor tersebut.
Di sinilah tantangannya bermula.
Indonesia sesungguhnya bukan negeri yang kekurangan sumber energi. Kita mempunyai batu bara, gas, panas bumi, air, angin, dan matahari. Namun, mempunyai sumber energi tidak otomatis berarti mampu menghadirkan listrik secara adil, murah, andal, dan berkelanjutan. Di antara sumber energi dan lampu yang menyala di rumah seseorang terdapat jaringan, investasi, kebijakan, teknologi, dan keputusan politik yang panjang.
Kita hidup di negeri kepulauan. Mengalirkan listrik di Jawa tentu berbeda dengan menghadirkannya di pulau-pulau kecil di Maluku, Nusa Tenggara, atau Papua. Ada persoalan geografis, biaya pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta skala kebutuhan yang tidak selalu ekonomis bagi investasi komersial. Karena itu, keberhasilan pembangunan ketenagalistrikan tidak cukup diukur dari berapa gigawatt kapasitas pembangkit yang berhasil dibangun. Ia juga harus diukur dari berapa banyak warga yang memperoleh pelayanan listrik yang layak dan berapa jauh kesenjangan antardaerah dapat diperkecil.
Persoalan berikutnya adalah transisi energi. Pemerintah melalui RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt. Sekitar 42,6 gigawatt direncanakan berasal dari energi baru terbarukan, sementara 10,3 gigawatt dialokasikan untuk sistem penyimpanan energi. Sisanya, 16,6 gigawatt, masih berasal dari pembangkit berbasis fosil.
Angka-angka itu terdengar menjanjikan. Tetapi angka di atas kertas tidak selalu mudah menjadi kenyataan di lapangan. Energi matahari hanya tersedia ketika matahari bersinar. Angin tidak selalu bertiup pada saat kebutuhan listrik mencapai puncaknya. Pembangkit air bergantung pada kondisi hidrologis. Panas bumi memerlukan eksplorasi, investasi, dan proses pembangunan yang tidak sederhana.
Maka, persoalannya bukan hanya membangun pembangkit energi terbarukan, melainkan juga membangun jaringan transmisi, gardu induk, penyimpanan energi, dan sistem pengelolaan beban yang mampu menampung sumber energi tersebut.
PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi hampir 47.758 kilometer sirkuit dalam RUPTL 2025–2034. Sebuah pekerjaan raksasa. Sebab listrik yang diproduksi di suatu tempat belum tentu dapat segera dikirimkan ke tempat yang membutuhkannya. Kita bisa membangun pembangkit di wilayah yang kaya energi, tetapi tanpa jaringan yang memadai, listrik itu seperti air yang tertahan di bendungan.
Di samping itu, Indonesia masih menghadapi persoalan ketergantungan pada batu bara. Peralihan menuju energi bersih bukan sekadar mengganti satu jenis pembangkit dengan jenis lainnya. Ada kontrak jangka panjang, investasi yang sudah telanjur tertanam, kepentingan industri, tenaga kerja, serta stabilitas pasokan yang harus diperhitungkan. Transisi energi harus berlangsung dengan perencanaan yang matang, tanpa mengorbankan masyarakat kecil dan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada industri energi fosil.
Tantangan lain adalah harga listrik dan kemampuan masyarakat membayarnya. Listrik bukan barang mewah yang boleh hanya dinikmati mereka yang mampu. Ia merupakan prasyarat pendidikan, kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kehidupan modern. Tetapi menjaga tarif tetap terjangkau juga membutuhkan kesehatan keuangan penyelenggara listrik dan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara kepentingan konsumen, keberlanjutan investasi, dan kemampuan negara.
Di tengah semua itu, hilirisasi industri menambah tekanan terhadap kebutuhan listrik nasional. Pabrik pengolahan mineral, kawasan industri, pusat data, dan berbagai kegiatan ekonomi membutuhkan pasokan listrik besar dan stabil. Ironis apabila kita berbicara tentang industrialisasi, tetapi belum mampu memastikan bahwa energi yang menopangnya tersedia secara cukup, terjangkau, dan semakin bersih.
Di sinilah saya kira Arsyadany menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Pengalaman panjang di PLN akan diuji bukan hanya dalam kemampuan memahami jaringan distribusi, tetapi juga dalam kemampuan membangun koordinasi lintas lembaga, memastikan regulasi tidak menjadi penghambat investasi, dan menjaga agar kepentingan publik tidak tenggelam di antara kepentingan bisnis.
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: listrik pada akhirnya bukan soal kabel, menara transmisi, atau angka kapasitas pembangkit. Listrik adalah soal manusia. Tentang anak sekolah yang membutuhkan penerangan untuk membaca. Tentang petani yang ingin mengolah hasil panen. Tentang rumah sakit yang tidak boleh kehilangan daya. Tentang usaha kecil yang kehidupannya bergantung pada mesin-mesin sederhana.
Karena itu, jabatan Dirjen Ketenagalistrikan semestinya menjadi ruang pengabdian, bukan sekadar puncak perjalanan karier.
Saya teringat bahwa Arsyadany tumbuh dari keluarga wartawan. Masrur dan Yuni tentu memahami bahwa berita tidak selalu menyenangkan orang yang diberitakan. Pers mempunyai tugas mengajukan pertanyaan, bahkan kepada mereka yang dekat dengannya. Barangkali nilai itulah yang juga penting dibawa ke dalam birokrasi: keterbukaan, kesediaan mendengar kritik, dan keberanian menjelaskan kebijakan kepada masyarakat.
Selamat bekerja, Arsyadany. Dari Semarang, tempat kelahiranmu, kini terbentang tanggung jawab untuk menerangi Indonesia. Semoga pengalaman, pengetahuan, dan ketekunan yang telah mengantarmu sampai ke jabatan ini menjadi bekal menghadapi berbagai persoalan yang menunggu.
Sebab ukuran keberhasilan seorang pejabat ketenagalistrikan bukanlah seberapa terang lampu di ruang kerjanya, melainkan seberapa banyak rumah yang sebelumnya gelap kini memperoleh cahaya. Dan cahaya, kita tahu, tidak pernah memilih siapa yang berhak menerimanya.(*)
