JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan koordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Aparatur pemerintah dinilai harus menjadi teladan agar kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin tumbuh sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pajak Daerah yang digelar di Caffe & Resto Kebon Dalem, Kecamatan Tasikmadu, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi perhatian penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar.
Rapat koordinasi dihadiri Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pujiyanto, S.Sos., M.Si., jajaran kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kecamatan dan desa.
Rangkaian kegiatan diawali laporan pelaksanaan oleh Kepala BKD Kabupaten Karanganyar, Pujiyanto. Selanjutnya, Bupati Karanganyar menyampaikan sambutan dan arahan mengenai pentingnya membangun budaya sadar dan taat pajak sebagai tanggung jawab bersama.
Dalam arahannya, Bupati Rober menegaskan peningkatan kepatuhan pajak harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Aparatur pemerintah diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu.
Bupati juga mengajak para camat berperan aktif menggerakkan kesadaran pajak di wilayah masing-masing. Sosialisasi dan koordinasi perlu diperkuat hingga tingkat desa agar masyarakat semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
“Kepatuhan terhadap pajak harus menjadi kesadaran bersama. Pemerintah harus memberikan contoh terlebih dahulu dengan memastikan seluruh jajaran internal juga tertib dan taat pajak. Dari tingkat kecamatan hingga desa, mari kita bangun budaya sadar dan taat pajak,” ujar Bupati Rober.
Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah membutuhkan komitmen dan keteladanan aparatur pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya dalam mendukung pendataan, sosialisasi, pelayanan, dan pemungutan pajak daerah.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Karanganyar menyerahkan penghargaan berupa reward atas pelunasan awal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta penghargaan pendataan secara simbolis kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak.
Penghargaan tersebut diharapkan memotivasi kecamatan dan desa untuk terus meningkatkan kinerja pendataan dan pelayanan, sekaligus mendorong masyarakat semakin tertib memenuhi kewajiban perpajakan.
Kepala BKD Kabupaten Karanganyar Pujiyanto menyampaikan, realisasi pajak daerah hingga saat ini sudah mencapai 97 persen. Namun, di antara objek pajak daerah, realisasi terendah berada pada opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang baru mencapai 84,9 persen.
“Untuk realisasi pajak daerah itu sudah 97 persen. Tapi memang di dalam rincian objek-objek pajak daerah itu yang paling rendah itu di opsen pajak kendaraan bermotor, baru 84,9 persen,” ujar Pujiyanto.
Target opsen PKB tahun ini sebesar Rp76 miliar, dengan realisasi sekitar 84 persen hingga 9 Oktober lalu. Sementara tunggakan PKB masih cukup besar, yakni Rp22 miliar dari tahun lalu dan Rp14 miliar pada tahun berjalan.
Sebelumnya, BKD telah melakukan sosialisasi dengan admin desa terkait mobil sengkuyung berbasis kewilayahan. Program tersebut diharapkan dapat mendata PKB yang menunggak sebagai bahan optimalisasi penerimaan. Namun, pelaksanaannya diakui belum optimal.
“Harapannya nanti ada penekanan dari Pak Camat kepada desa, Pak Kepala Desa. Kalau tunggakan tahun lalu itu Rp22 miliar, kalau tahun berjalan Rp14 miliar. Harapannya nanti dengan penekanan Pak Camat, Pak Kepala Desa, dengan admin desa itu nanti sedikit demi sedikit bisa berkurang,” katanya.
Pujiyanto optimistis tunggakan tersebut dapat berkurang. Apabila minimal 20 persen dari total tunggakan dapat terealisasi, target opsen PKB tahun ini dapat tercapai.
Di sisi lain, empat jenis pajak daerah sudah melampaui 100 persen, yakni PBB-P2, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, PBJT atas makanan dan minuman, serta pajak lainnya yang masuk dalam kelompok tersebut. Pajak hiburan juga sudah di atas 90 persen, sedangkan jenis pajak lainnya masih di atas 90 persen dan diharapkan mencapai 100 persen pada 31 Desember.
Penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah berasal dari opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencapai hampir Rp104 miliar, disusul PBJT tenaga listrik sebesar Rp84 miliar. Adapun target PBB-P2 dalam APBD sebesar Rp27 miliar, sedangkan total ketetapannya mencapai Rp33 miliar.
Secara keseluruhan, target pajak daerah tahun ini mengacu pada perubahan APBD sebesar Rp325 miliar. Realisasinya sudah mencapai sekitar Rp317 miliar atau 97 persen.
“Sudah 97 persen secara total. Sudah Rp317-an miliar realisasi. Cuma yang belum terealisasi dari opsen, opsen PKB-nya 84,90 persen. Optimis, insyaallah optimis,” ujar Pujiyanto.
Menindaklanjuti arahan Bupati, kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian. Program Tulodo dari Gubernur Jawa Tengah akan dimasukkan ke dalam aplikasi BKPSDM agar ASN yang memiliki kendaraan pribadi dapat terpantau dan membayar pajak tepat waktu, termasuk anggota keluarganya.
“Ya, itu memang program dari Pak Gubernur, itu Tulodo. Nanti ASN itu, baik yang kendaraan pribadinya itu bisa masuk di aplikasi sehingga mana yang belum membayar, harapannya sebagai tulodo, ASN itu bisa bayar sesuai dengan jatuh temponya,” kata Pujiyanto.
Menurutnya, tingkat kepatuhan ASN sebenarnya sudah bagus, tetapi belum optimal sepenuhnya dan masih perlu ditingkatkan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Karanganyar berharap terbangun komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan pajak daerah. Dengan aparatur yang menjadi teladan dan koordinasi yang semakin kuat hingga tingkat desa, penerimaan pajak daerah diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (yas/rit)
