JATENGPOS. CO. ID, SOLO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan 35 pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Salah satu langkah konkret yang didorong adalah membangun budaya tertib pajak dari lingkungan pemerintahan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik pemerintah provinsi untuk mulai mendata kendaraan yang terparkir di lingkungan kantor masing-masing, terutama kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Instruksi tersebut disampaikan Taj Yasin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kegiatan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan di Hotel Mercure Solo, Selasa-Rabu, 10-11 November 2026.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
“Mulai besok harus ada petugas memberikan contoh tertib pajak. Kita harus data mobil yang parkir di lingkungan kantor kita. Yang belum bayar pajak siapa, ditandai. Nanti bisa dikoordinasikan dengan kantor masing-masing,” tegasnya.
Menurut Taj Yasin, gerakan tersebut juga harus diterapkan di seluruh pemerintah kabupaten/kota. ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan teladan sebelum mengajak masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dia menilai, keteladanan aparatur menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ajakan membayar pajak akan lebih mudah diterima apabila dimulai dari kepatuhan para penyelenggara pemerintahan.
“ASN harus memberikan contoh yang baik supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri,” ujarnya.
Taj Yasin juga mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah telah mencapai 57 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah pada posisi terbaik kedua secara nasional.
Dia mengapresiasi masyarakat yang masih menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi salah satu indikator kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, tingginya jumlah kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya piutang pajak kendaraan bermotor yang membutuhkan penanganan secara serius, terencana, dan berkelanjutan.
Oleh karenanya, pendekatan berbasis kewilayahan dinilai penting karena setiap daerah memiliki karakteristik, kondisi, dan potensi yang berbeda.
Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mengambil peran aktif dengan memanfaatkan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.
“Kami ingin bersinergi dengan bupati, wali kota, dan jajarannya. Karena kami tidak akan bisa berbuat lebih banyak, sementara wilayah ada dalam kewenangan Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan tingkat desa,” ungkapnya.
Dia berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat kegiatan penagihan sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan.
Rapat koordinasi tersebut juga diarahkan untuk menyamakan persepsi mengenai strategi penanganan piutang berbasis kewilayahan, memperkuat keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, serta menyusun langkah penanganan yang terukur dan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Selain itu, forum tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama dalam optimalisasi pengelolaan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk penyusunan rencana kerja sinergitas untuk tahun 2027.
Dia optimistis, melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat pendapatan daerah. (*)
