JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- Peta politik nasional bergejolak hebat. Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan mendadak di area pangkalan udara tersebut berlangsung tak lama setelah Presiden Prabowo mendarat usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
Di Serambi Mekkah, Presiden sebelumnya menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh ribuan warga setempat, sekaligus meresmikan Masjid Giok Baitul A’la serta fasilitas Sekolah Rakyat.
Kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi.
“Betul,” ujar Budi Arie singkat saat dikonfirmasi mengenai kepastian pengunduran diri Gibran melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sinyal pengunduran diri mantan Wali Kota Surakarta tersebut sebenarnya sudah mencuat kuat sejak Selasa (10/11/2026). Sehari sebelumnya, Gibran telah menemui Prabowo dalam sebuah diskusi tertutup yang berlangsung cukup panjang.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membeberkan bahwa dalam pertemuan alot tersebut, Gibran secara terbuka menyampaikan niatannya untuk melepaskan kursi wakil presiden. Langkah ini diambil di tengah derasnya sorotan publik dan dinamika politik yang berkembang pasca-berbagai putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelas Prasetyo.
Dukungan Presiden dan Babak Baru di PTUN Meski pengajuan mundur telah disampaikan sejak Selasa, Presiden Prabowo saat itu belum langsung mengambil keputusan final untuk menerima atau menolak usulan tersebut. Kepala Negara justru memberikan ruang dialog dan masukan strategis bagi wakilnya.
Ditemui di kantornya di Istana Wapres sehari sebelum penyerahan surat di Halim, Gibran sempat membeberkan gambaran pembicaraannya dengan Prabowo. Ia menyebut Presiden memberikan banyak masukan konstruktif agar dirinya menghadapi setiap gelombang politik secara terbuka dan terukur.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” tutur Gibran.
Pengunduran diri ini diprediksi akan mengubah konstelasi politik tanah air secara signifikan. Hingga berita ini diturunkan, publik masih menantikan langkah resmi dan mekanisme ketatanegaraan yang akan diambil oleh Presiden serta DPR RI menyikapi pengunduran diri Wapres Gibran
Mekanisme Wapres Mundur Berdasarkan UUD 1945
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut adalah mekanisme dan prosedur hukum tata negara apabila Wakil Presiden berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya:
1. Penyampaian dan Pemprosesan Surat Pengunduran Diri
- Pengajuan Resmi: Surat pengunduran diri dari Wakil Presiden disampaikan secara resmi kepada Presiden dan DPR RI.
- Sidang Paripurna DPR: DPR akan menggelar Sidang Paripurna untuk memberitahukan pengunduran diri tersebut kepada seluruh anggota dewan serta publik, sekaligus meneruskan berkasnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden (Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945)
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, UUD 1945 mengatur langkah-langkah berikut:
- Batas Waktu Pengisian: Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden yang baru.
- Pengusulan Calon: Presiden mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Presiden kepada MPR. Calon-calon ini biasanya berasal dari kesepakatan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan pemilu sebelumnya.
- Pemilihan oleh MPR: Anggota MPR (DPR dan DPD) akan melakukan pemungutan suara (voting) untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
3. Pelantikan Wakil Presiden Baru
- Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Sidang Paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
- Wakil Presiden baru kemudian mengucapkan sumpah/janji di hadapan MPR atau DPR untuk melanjutkan masa jabatan hingga sisa periode kepemimpinan berakhir. (muz)
