JATENGPOS.CO.ID, PATI – Penanganan jalan poros desa menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Pasalnya, tingkat penanganan jalan yang menjadi penunjang utama perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian, tersebut baru mencapai sekitar 6 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 83 persen pada 2027.
“Jalan poros desa ini PR kita, padahal ini jalan perekonomian desa, terutama jalan pertanian,” tegas Chandra saat Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Pati, Selasa (10/11).
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemkab Pati mengagendakan anggaran perubahan sekitar Rp152 miliar. Anggaran tersebut mencakup rencana perbaikan 51 ruas jalan.
Chandra meminta para kepala desa turut memastikan ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan. Kejelasan lokasi dan panjang ruas yang dikerjakan dinilai penting agar pembangunan tepat sasaran dan tidak menimbulkan keluhan masyarakat.
Selain itu, para camat diminta mengevaluasi kondisi seluruh infrastruktur jalan di wilayah masing-masing, mulai jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, jalan poros hingga jalan pertanian. Ruas yang sudah diperbaiki tetapi kembali rusak juga harus masuk dalam pendataan.
Evaluasi tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Pemkab Pati bahkan merencanakan pertemuan dengan para kepala desa di setiap kecamatan pada awal Desember mendatang untuk membahas persoalan tersebut.
“Awal Desember nanti kita agendakan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa. Saya minta camat mengecek seluruh aduan yang masuk. Rencananya, dalam sehari kita bisa menjangkau dua kecamatan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Pati juga mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur. Usulan bantuan telah disampaikan kepada Kementerian Desa dengan potensi anggaran sekitar Rp200 miliar apabila terealisasi. Upaya ini dilakukan menyusul berkurangnya transfer ke daerah dibandingkan tahun sebelumnya.
Chandra juga mengingatkan kepala desa agar tertib administrasi dan bertanggung jawab dalam penggunaan bantuan keuangan. Seluruh dokumen pertanggungjawaban harus dilengkapi, termasuk memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya apabila dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, Kepala DPUTR Pati Riyoso menjelaskan, Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan bantuan keuangan khusus untuk mendukung penanganan infrastruktur desa yang membutuhkan perhatian.
Pada APBD Perubahan 2026, bantuan tersebut dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan dengan total 473 kegiatan. Nilai anggarannya mencapai sekitar Rp74,6 miliar atau rata-rata Rp78,5 juta per kegiatan.
Menurut Riyoso, program tersebut berlandaskan peraturan daerah tahun 2023 yang saat ini direncanakan untuk direvisi. Salah satu pertimbangannya adalah besaran bantuan per titik yang selama ini berkisar Rp200 juta dinilai belum memadai untuk menangani ruas jalan dengan panjang beberapa kilometer.
Ia menambahkan, pencairan bantuan dilakukan sekaligus sebesar 100 persen. Karena itu, kepala desa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan administrasinya.
“Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan,” tegasnya.
Riyoso juga mengingatkan bahwa penggunaan bantuan tersebut dapat menjadi objek pengawasan BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain percepatan pembangunan jalan, Chandra meminta pemerintah desa mengantisipasi potensi persoalan infrastruktur menjelang musim hujan pada Desember mendatang. Koordinasi normalisasi sungai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu diperkuat, termasuk memetakan saluran irigasi dan titik sungai yang berpotensi meluap.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Pati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, kepala OPD terkait, para camat, serta kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan. (ida/rit)
