JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO — Kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo terus bergulir. Meski belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo selalu penyidik, namun informasi mengenai pemeriksaan sejumlah dosen dan staf atau karyawan Univet sudah dilakukan.
Menyikapi hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univet mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pengusutan perkara secara transparan dinilai krusial untuk menjaga integritas institusi pendidikan.
Ketua BEM Univet Bantara Sukoharjo, Rifais Wita Mandala, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penegakan hukum yang tengah berjalan. Mahasiswa berharap proses hukum tersebut menjadi momentum untuk membersihkan lingkungan akademik dari segala bentuk penyimpangan anggaran.
“Kami dari BEM menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejari Sukoharjo. Harapan kami kasus ini bisa segera diselesaikan dengan baik, dan setidaknya di lingkungan kampus tidak ada praktik korupsi,” ujar Rifais saat ditemui di Sekretariat BEM, Kamis (12/11).
Selain mengawal proses hukum di kejaksaan, BEM juga mendesak Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan (YPPP) Veteran Sukoharjo selaku badan pengelola perguruan tinggi untuk segera memperketat sistem pengawasan internal. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan dianggap mendesak guna mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari.
Keresahan turut dirasakan di kalangan mahasiswa. Seorang mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) semester III berinisial A mengungkapkan, mencuatnya dugaan pelanggaran hukum tersebut berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa serta berpotensi mencoreng nama baik almamater.
“Kami berharap kasus ini diusut tuntas jika memang terbukti ada pelanggaran. Secara psikologis hal ini tentu berpengaruh dan membuat mahasiswa khawatir,” ungkapnya.
Menurut dia, penyelesaian perkara secara tuntas merupakan tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan kampus agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus.
Di sisi lain, Kejari Sukoharjo dikabarkan mulai memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan dana PPG pada Kamis (12/11), termasuk sosok yang disebut-sebut sebagai bendahara program. Namun, saat dikonfirmasi mengenai agenda pemeriksaan tersebut, Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Agung Wibowo, mengaku belum mendapatkan informasi rinci.
“Nanti tak tanyakan dulu,” jawab Agung singkat melalui pesan tertulis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejari Sukoharjo mengenai daftar pihak yang telah maupun akan menjalani pemeriksaan dalam rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi dana PPG tersebut. (dea/rit)
