JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus memastikan kesiapan penuh sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana (sarpras) dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tahun 2026, di Alun-Alun Simpang 7 Kudus, beberapa waktu lalu.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko, menegaskan bahwa seluruh peralatan kebencanaan milik pemerintah maupun pihak swasta dalam kondisi siap pakai. Baik milik BPBD, Satpol PP, TNI-Polri dan perusahaan swasta yang ada di Kudus.
‘’Untuk SDM internal BPBD sendiri, Tim Reaksi Cepat (TRC) Satgas berjumlah 17 personel sudah siap penuh, terdiri dari 10 personel rescue untuk evakuasi penyelamatan dan 7 personel pengoperasi sarpras peralatan,’’ ujar Eko.
Ia menegaskan, posko BPBD Kudus bersiaga penuh selama 24 jam dengan dukungan jadwal piket bergilir dari relawan Destana dan ormas kebencanaan. Di sisi lain, penanggulangan bencana di Kudus, didukung 132 desa/kelurahan di Kudus yang telah berstatus Destana dan mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi.
Soal peta kerawanan bencana, lanjut Eko, berdasarkan pemetaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah Jawa Tengah dan eks-Karesidenan Pati, curah hujan intensitas sedang diprediksi mulai terjadi pada Desember, sementara puncak musim hujan dengan curah hujan sangat tinggi
Sehingga BPBD Kudus telah memetakan sejumlah wilayah rawan bencana. Potensi banjir difokuskan di Kecamatan Jekulo, Mejobo, Undaan, dan Kaliwungu. Sementara itu, kerawanan tanah longsor diantisipasi di Kecamatan Dawe dan Gebog.
‘’Sedangkan ancaman cuaca ekstrem membayangi hampir seluruh sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus,’’ tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eko juga meluruskan dinamika komunikasi antara pemerintah daerah dan relawan kebencanaan. Ia memastikan persoalan tersebut telah tuntas setelah difasilitasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ex-officio Kepala BPBD di lantai empat gedung pemerintahan, yang sekaligus menyepakati pembentukan kepengurusan baru forum relawan.
‘’Kami sangat menghormati rekan-rekan relawan karena kebencanaan adalah urusan bersama. Namun, dalam operasi penyelamatan dan evakuasi, semua harus berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bersertifikasi. Jika bertindak di luar SOP tanpa keahlian, risikonya sangat berbahaya secara keselamatan maupun legalitas,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan pembagian kewenangan (leading sector) di lapangan, yang kini terintegrasi melalui layanan aduan Wadul Bupati-Wabup Kudus (K1-K2). Untuk penanganan kebakaran gedung dan permukiman, dibawah tanggungjawab Damkar Satpol PP.
‘’Sedangkan BPBD berfokus pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski demikian, personel BPBD di lapangan tetap siap membantu apabila berada di lokasi kejadian pertama kali,’’ tandasnya.
Terkait dukungan anggaran penanganan darurat bencana di Kabupaten Kudus, Eko memastikan tidak ada kendala. Selain skema Belanja Tidak Terduga (BTT) yang siap dicairkan sewaktu-waktu saat status darurat ditetapkan, Pemkab Kudus juga mengoptimalkan sinergi program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dari berbagai perusahaan di Kudus sebagai langkah penanganan cepat. (han/rit)
