JATENGPOS.CO.ID, PATI – Pendiri Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Ashari, dituntut pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp100 juta dalam kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Senin (16/11).
Sidang yang berlangsung tertutup itu mendapat pengawalan dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi). Informasi mengenai tuntutan tersebut disampaikan Koordinator Lapangan ASPIRASI, Ulil Amri alias Cak Ulil, yang mengikuti jalannya persidangan dari luar ruang sidang.
Cak Ulil mengapresiasi tuntutan yang dijatuhkan jaksa. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kejaksaan dan seluruh pihak yang telah menangani perkara tersebut. Menurutnya, proses hukum sejauh ini telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, Aspirasi memastikan akan terus mengawal perkara tersebut hingga majelis hakim menjatuhkan putusan. Mereka tidak ingin ada upaya yang dapat memengaruhi proses hukum di pengadilan.
“Apa pun itu, tetap kita akan kawal. Jangan sampai nanti di pengadilan akan kena angin. Sidang nanti tetap akan kita kawal sampai tuntas, sampai vonis,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum korban, Ali Yusron, menyatakan sepakat dengan tuntutan 16 tahun penjara yang diajukan JPU. Namun, ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat, termasuk hukuman kebiri terhadap terdakwa.
Menurut Ali, hukuman tersebut layak dipertimbangkan karena perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma psikis bagi banyak korban. Ia menyebut, berdasarkan fakta yang terungkap selama proses hukum, para korban mengalami perlakuan tidak senonoh, termasuk diminta telanjang untuk menemani terdakwa tidur.
“Kami sangat setuju dengan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan tuntutan. Tapi saya juga ingin menyampaikan kepada perangkat hukum, dalam hal ini Kejaksaan Pati, sebetulnya terdakwa ini seharusnya disuntik kebiri,” ujar Ali.
Ia berharap hukuman kebiri dapat memberikan efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman penjara.
Ali mengungkapkan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), terdapat lima korban yang keterangannya telah tercatat. Namun, menurutnya, jumlah korban sebenarnya diduga jauh lebih banyak. Selama mendampingi para korban selama tiga bulan, pihaknya memperoleh informasi bahwa jumlah korban diduga mencapai lebih dari 50 orang.
Sebagian korban, lanjut Ali, belum berani mengungkapkan pengalaman mereka karena berbagai alasan, termasuk jarak tempat tinggal yang jauh. Bahkan, ia menyebut terdapat dugaan korban yang mengalami kekerasan seksual secara bergiliran. Keterangan serupa juga disampaikan saksi korban dalam persidangan sebelumnya.
Ali mengaku telah meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya sejak awal persidangan. Pada sidang perdana Agustus lalu, ia juga menyampaikan permohonan agar majelis hakim mempertimbangkan hukuman kebiri.
“Kejahatan larinya secepat kilat, tapi kebenaran pasti akan terungkap,” ucapnya.
Kasus ini mulai disidangkan di PN Pati pada Agustus 2026. Dalam sidang perdana yang digelar tertutup di Ruang Sidang Cakra, Selasa (11/8/2026), perkara Ashari terdaftar dengan nomor 115/Pid.Sus/2026/PN Pti.
Saat itu, Juru Bicara PN Pati, Retno Lastiani, menyampaikan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). JPU juga mencantumkan dakwaan kedua primer Pasal 418 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional serta dakwaan subsider Pasal 415 huruf b.
Perkara ini mencuat ke publik pada akhir April 2026. Ashari ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwatinya pada 28 April 2026. Pengungkapan kasus bermula dari laporan sejumlah santriwati ke Polresta Pati pada Juli 2024.
Salah satu korban berinisial FA mengaku mengalami pencabulan sebanyak 10 kali dalam kurun Februari 2020 hingga Januari 2024.
Dalam proses penyidikan, Ashari sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan dan melarikan diri ke sejumlah daerah, mulai dari Bogor, Jakarta, hingga Solo. Ia akhirnya ditangkap tim gabungan Polresta Pati, Polda Jawa Tengah, dan Resmob Mabes Polri di Masjid Agung Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada 7 Mei 2026.
Sebagai buntut kasus tersebut, Kementerian Agama mencabut izin operasional Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ndholo Kusumo.
Aspirasi telah mengawal kasus ini sejak awal mencuat. Pada Sabtu (2/5/2026), aliansi tersebut bersama ratusan warga mendatangi Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Desa Tlogosari. Saat itu, Cak Ulil menyatakan pihaknya membuka posko pengaduan bagi para santri yang mengalami pelecehan maupun perlakuan tidak pantas di lingkungan pesantren. (ida/rit)







