WAPRES PENGGANTI GIBRAN: ANTARA KEKUATAN PARTAI, KEPENTINGAN PRESIDEN, DAN REPRESENTASI DAERAH


Catatan Kritis Politik dan Konstitusional

Oleh: Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si.(Ilmuwan Politik, Akademisi dan Guru Besar Ilmu Sosial pada Sekolah Pascasarjana (SPs) USK, Aceh)

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah membuka ruang perdebatan politik yang menarik. Sejumlah nama mulai mengemuka, seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudoyono, Yusril Ihza Mahendra, Sugiyono, Mahfud MD, Bahlil, Zulkifli Hasan termasuk Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra. Bahkan, muncul sinyal bahwa sejumlah partai politik pendukung pemerintah cenderun

 

Pertama, Wapres bukan sekadar jabatan politik, melainkan instrumen keseimbangan kekuasaan.

Dalam perspektif coalition presidentialism, dukungan partai politik memang penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, stabilitas tidak identik dengan penumpukan kekuasaan pada satu kekuatan politik. Jika Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama, secara konstitusional hal itu tidak dilarang. Akan tetapi, secara politik, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang representasi, memperkuat dominasi internal partai, dan mengurangi fungsi penyeimbang dalam pengambilan keputusan.

Apalagi, Wakil Presiden idealnya bukan hanya figur yang loyal kepada Presiden, tetapi juga memiliki kapasitas memberikan pertimbangan kritis. Loyalitas tanpa independensi pemikiran berisiko melahirkan pemerintahan yang terlalu nyaman, tetapi kurang korektif.

 

Kedua, apakah Dasco merupakan pilihan paling strategis?

Saya tidak sedang meragukan kapasitas, pengalaman, ataupun kemampuan komunikasi politik Sufmi Dasco Ahmad. Ia memiliki pengalaman kelembagaan dan jaringan politik yang tidak kecil. Namun, persoalannya bukan semata-mata siapa yang paling dekat dan paling loyal kepada Presiden, melainkan siapa yang paling mampu melengkapi kekurangan kapasitas pemerintahan.

Jika Presiden dan Wapres berasal dari Gerindra, apakah konfigurasi tersebut akan memperkuat efektivitas pemerintahan atau justru memperbesar konsentrasi kekuasaan? Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang, melainkan pertanyaan tentang desain demokrasi dan tata kelola kekuasaan yang akomodatif dan representatif. Memang, semua itu hak konstitusional dari presiden.

Baca juga:  Tujuh Jenazah Peserta Tawuran Tenggelam Belum Berhasil Diidentifikasi

 

Ketiga, mengapa alternatif nonpartisan, khususnya dari DPD RI, perlu dipertimbangkan?

Bagi saya, Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan pula sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang semakin kompleks. Persoalan transfer ke daerah (TKD), ketimpangan fiskal, otonomi daerah, konflik kewenangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, hingga ketidakadilan pembangunan membutuhkan perhatian khusus di tingkat kepemimpinan nasional.

Dalam konteks ini, figur dari DPD RI layak diperhitungkan. Mereka memiliki pengalaman menyerap aspirasi daerah dan memahami persoalan kewilayahan secara langsung. Mereka juga memperoleh mandat politik melalui pemilihan langsung di daerah pemilihannya dan massa pendukung yang tak bisa diabaikan.

Dari perspektif decentralization governance dan center-periphery relations, kehadiran figur yang memahami persoalan daerah di lingkaran inti kekuasaan nasional dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Wapres dari unsur DPD berpotensi menjadi mitra strategis Presiden dalam mengurai persoalan otonomi, memperkuat koordinasi antarpemerintahan, dan memastikan kebijakan nasional tidak kehilangan perspektif daerah.

Keempat, Presiden perlu memilih berdasarkan kebutuhan negara, bukan semata-mata kebutuhan koalisi.

Prabowo membutuhkan seorang Wakil Presiden yang mampu berbagi beban pemerintahan, bukan sekadar berbagi panggung kekuasaan. Figur profesional, akademisi, tokoh berpengalaman dalam pemerintahan, maupun representasi daerah dapat menjadi alternatif yang patut diuji kapasitas dan integritasnya.

Tentu, pilihan tersebut harus memperhatikan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, terdapat perdebatan mengenai tafsir ketentuan UU MD3 tentang asal-usul calon Wapres pengganti. Karena itu, aspek legalitas tidak boleh diabaikan.

Baca juga:  Menko Airlangga dan Menteri Lee Bahas Rencana Ekspor Energi EBT ke Singapura

 

AKHIRUL KALAM: JANGAN SAMPAI NEGARA DIKELOLA HANYA DENGAN LOGIKA PARTAI.

Pada bagian akhir opini ini, izinkan penilaian strategis subyektif saya dan saya cenderung merekomendasikan tiga kriteria: Pertama, Integritas dan kapasitas kenegaraan: mampu menjadi mitra kritis sekaligus strategis Presiden. Kedua, Keseimbangan politik: tidak semata-mata memperbesar dominasi satu partai. Dan Ketiga, Kepekaan kewilayahan: memahami persoalan desentralisasi, otonomi, fiskal daerah, dan ketimpangan pembangunan.

DPD RI patut masuk dalam pertimbangan serius, bukan karena harus memperoleh jatah kekuasaan, melainkan karena representasi daerah masih membutuhkan penguatan dalam desain pemerintahan nasional.

Ketahuilah bahwa: Presiden membutuhkan Wapres yang tidak hanya memahami jalan menuju kekuasaan, tetapi juga memahami jalan menuju keadilan bagi seluruh daerah. Sebab, Indonesia tidak dibangun hanya dari Jakarta, dan masa depan bangsa tidak boleh ditentukan hanya oleh kompromi elite partai.

Demokrasi membutuhkan partai politik, tetapi negara tidak boleh disempitkan menjadi kepentingan partai politik. Presiden memang membutuhkan dukungan koalisi, tetapi kepentingan bangsa jauh lebih luas daripada kepentingan koalisi.

Wakil Presiden yang ideal bukan sekadar orang yang paling dipercaya Presiden, melainkan orang yang mampu memperkuat Presiden, mengoreksi kebijakan secara konstruktif, menjembatani kepentingan politik, dan memahami denyut persoalan rakyat hingga ke daerah.

Jangan hanya mencari Wapres yang membuat Presiden nyaman. Carilah Wapres yang membuat pemerintahan bekerja lebih baik dan rakyat merasa lebih diperhatikan.

Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi loyalitas politik, melainkan amanah konstitusional untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Salam Takzim, Salam Persatuan, Dari Aceh Untuk Indonesia. (*)



TERKINI

Rekomendasi

...