JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP). Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen sebagai landasan operasional kerja sama kedua lembaga.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba menandatangani Juklak tersebut di Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi Prastomiyono mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028.
Melalui program ini, pemegang polis, tertanggung, maupun peserta asuransi akan mendapatkan perlindungan apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, PPP diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.
Menurut Ogi, keberhasilan penyelenggaraan program tersebut tidak hanya ditentukan ketika mulai diterapkan, tetapi juga bergantung pada kesiapan sejak tahap persiapan. Beberapa aspek penting yang harus dipastikan meliputi ketepatan kepesertaan, keakuratan data, serta koordinasi yang berjalan efektif antara OJK dan LPS.
Karena itu, keberadaan Juklak diharapkan memberikan pedoman yang jelas dan terukur bagi kedua lembaga dalam menjalankan tugas masing-masing. Dengan mekanisme yang terstruktur, proses pertukaran informasi dapat mendukung kesiapan pelaksanaan program secara menyeluruh.
Ogi menambahkan, Program Penjaminan Polis juga menjadi bagian dari agenda besar penguatan industri perasuransian di Indonesia. Upaya tersebut mencakup penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, hingga penerapan manajemen risiko.
“Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pertukaran data menjadi salah satu elemen penting dalam mempersiapkan PPP. LPS membutuhkan data hasil pengawasan OJK untuk melakukan penilaian kepesertaan sekaligus memantau profil risiko perusahaan asuransi.
Sebaliknya, OJK juga memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans serta tingkat kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program penjaminan. Pertukaran informasi secara dua arah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pengawasan dan penjaminan.
Ogi juga mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai salah satu tonggak penting dalam transformasi industri perasuransian nasional. Penandatanganan Juklak merupakan hasil kerja bersama kedua lembaga selama empat tahun untuk memperkuat fondasi dan melakukan reformasi fundamental sektor perasuransian.
Dari sisi pengaturan, Juklak tersebut merupakan penjabaran Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Mekanisme pertukaran informasi dilakukan secara timbal balik, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga untuk memastikan proses koordinasi berjalan efektif.
Selain itu, pengaturan mencakup jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, batas waktu, serta media yang digunakan. Apabila terdapat hal yang belum diatur dalam pedoman tersebut, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diikuti pelaksanaan yang konsisten. Terlebih, data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang bersifat sensitif sehingga membutuhkan pengelolaan secara hati-hati.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, pertukaran data akan diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi. Dengan demikian, perusahaan asuransi tetap dapat menjalankan kewajiban pelaporan tanpa terbebani mekanisme administratif yang berulang.
Melalui penandatanganan Juklak tersebut, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis. Persiapan dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat.
OJK berharap seluruh rangkaian persiapan tersebut dapat mendukung penyelenggaraan PPP secara efektif dan kredibel. Pada akhirnya, program ini diharapkan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan perlindungan pemegang polis sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. (aln)






