Pasopati Geruduk DPRD Pati Buntut Meninggalnya Kades Sukoharjo


JATENGPOS.CO.ID, PATI – Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) bersama warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11/2026). Mereka mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Pati menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu anggota Dewan.

Desakan tersebut berkaitan dengan meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo (68), setelah terjadi ketegangan dalam mediasi persoalan utang-piutang di kantor desa pada Rabu (18/11/2026).

Aspirasi masyarakat diterima Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi, Wakil Ketua II Bambang Susilo, Ketua BK Kamari, serta sejumlah anggota Badan Kehormatan. Pertemuan berlangsung di ruang Gabungan DPRD Pati.

Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, mengatakan pihaknya telah menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika oleh salah satu anggota DPRD Pati. Namun, dia belum bersedia mengungkap identitas anggota Dewan yang dilaporkan.

Menurut Bambang, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada kepolisian oleh perwakilan keluarga dan perwakilan kepala desa. Dengan demikian, terdapat dua proses yang berjalan, yakni penanganan hukum oleh kepolisian dan pemeriksaan etik melalui Badan Kehormatan DPRD.

“Jadi kami pada pagi hari ini menerima aduan terkait dengan etika salah satu anggota DPRD, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Dan saat ini sedang berproses di Polres karena perwakilan keluarga maupun perwakilan kepala desa sudah melaporkan itu di Polres,” ungkapnya.

Baca juga:  Bangun Dua Gedung Kesehatan, Pemkab Kudus Kucurkan Rp 50,5 M

Bambang menegaskan, BK akan menindaklanjuti aduan tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan DPRD. Aturan yang menjadi acuan meliputi peraturan pemerintah, tata tertib DPRD, hingga kode etik anggota Dewan.

Dia menyebut BK akan menjalankan mekanisme pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR RI.

“Jadi mulai hari ini BK insyaallah akan bekerja. Kita akan mulai bekerja, mulai menunggu surat kelengkapan aduan. Karena aduannya tadi kan sifatnya darurat,” jelasnya.

Pihaknya menunggu kelengkapan dan rincian pengaduan masyarakat hingga pukul 14.00 WIB. Selanjutnya, materi aduan akan dikonsultasikan bersama Badan Kehormatan dan pimpinan DPRD untuk menentukan tahapan penanganan.

Bambang menjelaskan, proses pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme yang berlaku. BK harus mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan sebelum mengambil keputusan.

“Prosesnya ini kan tidak bisa serta-merta. Ada pihak-pihak terkait yang harus diundang, dimintai keterangan,” katanya.

Selain memastikan tindak lanjut aduan, Bambang juga memaparkan sejumlah kemungkinan sanksi bagi anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik.

Dia merujuk Pasal 122 dalam tata tertib DPRD yang mengatur tingkatan sanksi terhadap anggota Dewan. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, usulan pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD, hingga usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:  Sikat Parkir dan Pangkalan Liar, Kawasan Menara Kudus Ditata Ulang

Penjatuhan sanksi dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Sementara itu, Pasal 123 mengatur mekanisme pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD apabila dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan tersebut. Adapun pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 124.

Untuk tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, serta proses persidangan Badan Kehormatan, ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 125.

Bambang menegaskan, berat atau ringannya sanksi akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan persidangan BK. Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan bentuk sanksi yang nantinya dijatuhkan.

“Bisa hukuman maksimal, sanksi maksimal atau sanksi sedang atau sanksi kecil. Tergantung nanti prosesnya seperti apa,” tegasnya.

Dia bahkan menyebut pemberhentian sebagai anggota DPRD menjadi salah satu kemungkinan sanksi terberat apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi ketentuan.

“Sebetulnya sanksi terberat bisa sampai ke pemberhentian,” tandasnya.

Meski demikian, Bambang belum dapat memastikan berapa lama proses pemeriksaan akan berlangsung. BK akan bekerja sesuai mekanisme internal DPRD dengan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Polres Pati.

Dia menegaskan, penanganan dugaan pelanggaran etik tersebut menjadi kewenangan Badan Kehormatan. Keputusan akhir nantinya bergantung pada hasil pemeriksaan dan persidangan terhadap pihak-pihak terkait. (ida/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...