JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pembahasan awal penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun 2027 belum menemukan titik temu. Dalam rapat perdana yang mempertemukan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, Kamis (19/11) di Ruang Rapat Disnakerperinkop UKM Kudus, kedua belah pihak masih bersikukuh menggunakan formula perhitungan yang berbeda.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kudus, Agus Juanto, mengungkapkan bahwa rapat kali ini baru sebatas penyampaian pandangan awal masing-masing pihak. Menurutnya, skema penetapan UMK 2027 memiliki perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya karena mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang memberikan dua opsi perhitungan.
‘’Ada dua pilihan, memakai formula perhitungan dengan nilai alfa 0,5 sampai 1, atau menggunakan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hari ini serikat mengusulkan perhitungan KHL dengan persentase 90 persen, sementara Apindo memilih memakai formula seperti biasanya, meski besaran nilai alfanya belum ditentukan,’’ ujar Agus usai rapat.
Agus menjelaskan, data acuan perhitungan berasal dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah bersama Dewan Ekonomi Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam data tersebut, Kudus masuk dalam Klaster 1 bersama Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Demak, dan Jepara dengan angka acuan KHL senilai Rp4.266.000 (4.266).
Meski demikian, jika menggunakan skema formula lama, Kudus menghadapi tantangan pada komponen pertumbuhan ekonomi (PE) tahun 2025 yang berada di peringkat lima terendah se-Jawa Tengah.
‘’Untuk menjembatani perbedaan ini, Disnaker memberikan waktu kepada Apindo maupun serikat pekerja untuk berkoordinasi secara internal. Sebelum melanjutkan rapat penentuan besaran usulan pada keesokan harinya,’’ tandasnya.
Sementara, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus, Andreas Hua, menegaskan bahwa serikat pekerja tetap mendorong penggunaan standar KHL. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli dan standar hidup pekerja di tengah terus naiknya harga kebutuhan pokok.
‘’Kalau tidak pakai KHL, standar hidup pekerja justru menurun. Tujuan kami agar dalam kondisi sekarang pekerja minimal bisa bertahan, syukur-syukur ada peningkatan,’’ kata Andreas.
Andreas menambahkan, penggunaan formula lama sangat merugikan pekerja di Kudus karena tingginya dominasi industri hasil tembakau (rokok). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kudus secara keseluruhan hanya tercatat sebesar 0,98 persen karena terbebani perlambatan sektor rokok, padahal pertumbuhan ekonomi Kudus tanpa rokok sebenarnya mencapai lebih dari 7,7 persen.
‘’KHL sudah tidak memakai standar pertumbuhan ekonomi lagi. Kalaupun nanti disepakati memakai formula, kami akan mengusahakan agar pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah yang tanpa rokok,’’ pungkasnya. (han/rit)






