JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG –Kasus dugaan korupsi proyek KTP-elektronik (e-KTP) diperkirakan akan menjadi senjata melawan PDIP dalam Pilgub Jateng 2018. Terutama jika partai itu mengusung petahana Gubernur Ganjar Pranowo.
Hal itu diungkapkan dua pengamat politik dari Undip Semarang, M.Yuliaanto dan Teguh Yuwono, Selasa (26/12). Pasalnya, dalam kasus e-KTP, Ganjar diduga ikut menerima aliran dana.
“Kasus e-KTP akan digunakan oleh lawan-lawan PDIP nanti kalau mengusung Pak Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jateng 2018,” kata Teguh di Semarang, Selasa (26/12).
Terlebih, Ganjar masih berstatus saksi dan tidak akan bermasalah dengan hukum selama masih berstatus itu. “Tidak akan ditangkap atau dipenjara karena sampai saat ini kan berstatus saksi,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, justru pertarungan sengit terjadi di internal PDIP dalam meraih rekomendasi sebagai bakal calon gubernur.
Ia melihat dua nama yang cukup berpeluang untuk memperoleh rekomendasi, yakni Ganjar serta Bupati Kudus Musthofa.
“Kalau dilihat dari yang mendaftar ada dua yang cukup kuat, meski ada nama-nama lain di luar para pendaftar yang juga punya peluang,” katanya.
Analisa serupa juga disampaikan M.Yulianto. “Saya kira kasus e-KTP akan dijadikan bahan kampanye lawan politik PDIP kalau mengusung Ganjar Pranowo di Pilgub Jateng nanti,”tegasnya.
Menurutnya, kalkulasi itu tentu sudah diperhitungkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum menentukan calon yang akan diusung di Pilgub Jateng.
Selain soal e-KTP, masih menurut M.Yulianto, Megawati pasti akan memperhitungkan sosiopolitik di Jateng. Apalagi selama ini kader PDIP sebagian besar tetap orang Islam.
“Pengalaman di Pilgub Jakarta tentu akan diperhatikan sekali, jangan sampai terjadi di Jateng. Apapun sebagian besar kader PDIP tetap orang Islam,”tukasnya.
Terpisah, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto menilai jalannya penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP memang akan dimanfaatkan untuk menyerang PDIP di Pilgub 2018.
“‘Feeling’ saya kasus e-KTP akan dipakai untuk pukul Jawa Tengah,” katanya.
Padahal, menurut dia, nama-nama yang disebut hilang dari dakwaan kasus korupsi e-KTP ada sekitar 10 orang. Tetapi, lanjut dia, yang disoroti hanya tiga nama dari PDIP.(udi)
