JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah diminta untuk menerapkan sistem monitoring anak sekolah sebagai upaya preventif untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sistem ini bisa menjadi alat untuk memantau keberlanjutan pendidikan anak, terutama siswa kelas VI SD dan IX SMP.
“Melalui sistem seperti ini, pemerintah bisa mengetahui secara menyeluruh apakah mereka melanjutkan pendidikan atau tidak,” ungkapnya.
Data yang terkumpul, jelasnya, bisa menjadi dasar pengambilan keputusan para kepala daerah dalam upaya menekan angka anak tidak melanjutkan sekolah.
“Karena dengan model ini, bisa diketahui siswa yang keluar dari sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi langsung, baik dengan mengajak anak tersebut kembali ke sekolah reguler maupun mengarahkan mereka ke pendidikan kesetaraan, tergantung pada usia dan kondisi,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Catatan Kemendikdasmen, faktor penyebab anak tidak sekolah adalah tidak ada biaya (25,55%), mencari nafkah atau bekerja (21,64%), menikah atau mengurus rumah tangga (14,56%), merasa pendidikan sudah cukup (9,77%), disabilitas (3,64%), sekolah jauh (2,61%), dan mengalami perundungan sebanyak 0,48%.
Sarif menegaskan, pendidikan adalah hak setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. “Anak-anak yang terdidik juga akan menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik,” terang pria yang akrab disapa Kakung ini.
Dengan upaya pemantauan yang baik, diharapkan anak-anak yang tidak bersekolah dapat kembali mendapatkan haknya untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Intervensi yang dilakukan, baik dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), atau KIP (Kartu Indonesia Pintar) harus diperkuat, sehingga jumlah anak tidak sekolah ke depan, terus bisa diminimalisir,” tandasnya. (adv)
