JATENGPOS.CO.ID, BANYUMAS – Aspek pendidikan menjadi salah satu parameter kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang baik tentu akan menjadi bekal bagi setiap individu untuk terus berkembang, bertahan hidup, hingga membangun peradaban.
Di Jawa Tengah, akses pendidikan masih menjadi problem yang sedikit demi sedikit sebenarnya sudah coba ditangani. Persoalan pemerataan menjadi hal krusial mengingat berbagai faktor yang melatarbelakangi keterjangkauan akses pendidikan.
Dalam hal ini, sebut saja penyelenggaraan pendidikan di daerah lereng gunung, seperti Merbabu, Merapi, Sindoro, Slamet, dan Sumbing. Realitanya, daerah-daerah tersebut masih jauh dari kelayakan akses pendidikan.
Tantangan geografis, infrastruktur, budaya, sosial ekonomi, hingga digitalisasi harus diselesaikan satu per satu dan berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menyebut bahwa penyelenggaraan Pendidikan di daerah lereng gunung di Jawa Tengah memiliki tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap.
“Bahasan tentang pemerataan pendidikan di lereng gunung di Jawa Tengah memang butuh fokus. Langkahnya harus bertahap dan signifikan. Kita harus merubah cara pandang masyarakat tentang pendidikan hingga akhirnya mereka menjadikan ini (pendidikan) sebagai kebutuhan, bukan kesempatan,” ujar Ari saat dimintai keterangan di Cilacap pada Minggu, (20/06/2026).
Kebijakan yang Efektif
Ari menekankan prioritas kebijakan yang efektif oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk menangani persolan pemerataan pendidikan di lereng gunung di Jawa Tengah.
Survei-survei yang telah dilaksanakan diharapkan bisa menjadi landasan penyusunan kebijakan. Apakah itu zonasi, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), insentif untuk pengajar, atau kebijakan lainnya.
“Akses pendidikan yang merata tidak berhenti ketika ruang kelas sudah terbangun. Atau biaya pendidikan yang gratis. Tapi, pemerataan juga harus sampai pada tahap di mana pengajar cukup, adaptif dengan digitalisasi, hingga muaranya adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan,” terang Ari.
Dalam hal infrastruktur, Pemprov Jawa Tengah dapat menggunakan hasil pemetaan daerah untuk pembangunan ruang kelas atau penyediaan bangunan yang layak sebagai sekolah.
Kalkulasi penyediaan sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA harus disesuaikan kebutuhan untuk mengantisipasi angka putus sekolah. Penyediaan dan pemenuhan guru juga menjadi prioritas dengan tetap menjamin kesejahteraan para pendidik.
Adapun terkait anggaran pendidikan, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat di lereng gunung yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sayur atau buah, biaya pendidikan dapat digratiskan atau menerapkan sistem subsidi.
Bersamaan dengan langkah tersebut, sistem pendidikan yang diterapkan bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengabaikan prinsip dan kurikulum mendasar.
Sementara itu dalam hal digitalisasi, program ini membutuhkan ketekunan dan infrastruktur yang lebih kompleks, mencakup ketersediaan koneksi internet yang stabil bagi kontur wilayah dataran tinggi dan pemenuhan perangkat laptop atau gawai sebagai penunjang.
Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik
Pada akhirnya, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan keterjangkauan akses pendidikan di daerah lereng gunung, anak-anak dan masyarakat semakin terbuka dan berpengetahuan.
Dari pendidikan yang ditempuh, masyarakat bisa keluar dari zona kemiskinan dan bisa mengembangkan desa masing-masing.
“Kalau anak-anak sudah tersentuh pendidikan, mereka memiliki pola piker yang lebih maju. Bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Keluarga juga semakin tercukupi. Dan dalam lingkup yang paling luas, anak-anak ke depannya bisa membangun desa yang berdikari,” pungkas Ari. (adv)
