JATENGPOS.CO.ID, Pati – Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar meminta pemerintah untuk lebih serius menyelesaikan kasus skandal yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengingat permasalahannya sudah berlangsung lama dan cukup kompleks.
“Kami memperkirakan permasalahan yang terjadi bisa mencapai puluhan masalah yang membelit asuransi pelat merah itu,” ujarnya di sela-sela reses yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pati, Jawa Tengah, Minggu.
Ia mengatakan, untuk menuntaskan permasalahan tersebut DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membedah persoalan di Jiwasraya satu per satu.
Menurut dia, keberadaan Pansus tidak perlu ditakutkan karena DPR justru ingin membantu mengurai persoalan dengan terlebih dahulu membedahnya secara menyeluruh.
“Membedah Jiwasraya mulai soal manajemen risiko, salah investasi atau tidak, hingga ada atau tidaknya ‘window dressing’. ‘Window dressing’ itu mempercantik laporan keuangan untuk menyenangkan pemegang saham,” ujarnya.
Terkait dengan rencana pemerintah mengambil langkah penggabungan berbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk (holdingisasi) BUMN asuransi, politikus dari PKB itu mengatakan perlu didukung.
Hanya saja, kata dia, sebelum melangkah ke arah tersebut perlu menyelesaikan persoalan di Jiwasraya terlebih dahulu.
“Kasus yang terjadi di perusahaan asuransi tersebut termasuk megaskandal setelah Bank Century. Kalau Century nilai kerugian negara sekitar Rp7,2 triliun, sedangkan di Jiwasraya jauh lebih besar karena mencapai Rp13,7 triliun. Ini harus diperhatikan secara serius dan diselesaikan segera, terutama yang menyangkut nasabah,” katanya.
Ia berharap kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir bisa menyelesaikan persoalan tersebut karena mempunyai pengalaman di bidang usaha.
“Saya termasuk orang yang optimistis terhadap dirinya bahwa nanti mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya dengan berbagai upaya dan cara, salah satunya melalui restrukturisasi utang,” ujarnya.
Selain Jiwasraya, wakil rakyat asal Pati, Jawa Tengah, itu menyebutkan masih banyak BUMN lain yang juga perlu mendapat perhatian serius karena terdapat 42 BUMN yang terbelit utang besar.
“Menteri BUMN dipastikan memiliki komitmen besar untuk menyelesaikan itu. Semua pihak harus mendukung dan turut membantu agar penyelesaian serta penyehatan BUMN bermasalah secara bertahap dapat terwujud,” ujarnya. (fid/ant)
